
SELATPANJANG -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan agar PT PLN benar-benar menepati janji penormalan pasokan listrik di Kota Selatpanjang dalam waktu 10 hari.
Penegasan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, H. Sudandri SH, saat memimpin rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan permasalahan listrik Selatpanjang, Sabtu (25/10/2025) di Gedung Kuning, Kantor Bupati Meranti.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta pihak PLN ULP Selatpanjang. Pertemuan itu menghasilkan notulen komitmen pelayanan kelistrikan PT PLN kepada masyarakat Kepulauan Meranti.
Dalam notulen yang disepakati, PLN berkomitmen menekan angka gangguan dan durasi pemadaman listrik dengan target maksimal 10 hari, terhitung sejak 25 Oktober hingga 3 November 2025. PLN juga diminta meningkatkan transparansi informasi melalui pengumuman resmi di berbagai media agar masyarakat mengetahui jadwal pemadaman secara pasti.
Selain itu, PLN akan menerapkan pola pemadaman bergilir 12 jam per hari, dengan sistem enam jam menyala dan enam jam padam pada titik-titik yang telah ditentukan, hingga pasokan listrik benar-benar stabil.
"Kita memahami keresahan masyarakat akibat padam bergilir yang tidak menentu. Karena itu, pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan ini agar ada langkah nyata dari PLN. Kami tegaskan, janji penormalan 10 hari harus ditepati,” tegas H. Sudandri.
Sudandri menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan lanjutan bersama pemangku kebijakan PLN untuk membahas sejumlah hal strategis. Di antaranya, pemanfaatan tenaga kerja lokal, penyertaan penyedia jasa lokal, perbaikan instalasi listrik di seluruh wilayah, serta peningkatan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar lingkungan PLN.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang, Pabung Kodim 0303/Bengkalis, Danlanal Selatpanjang, serta Danramil 02 Tebing Tinggi.
Turut hadir Kakan Kemenag, Ketua MUI, NU, Muhammadiyah, DMI, dan LAMR Kepulauan Meranti, serta perwakilan ormas seperti GP Ansor, Pemuda Pancasila, Gagak Hitam, dan Puja Kesuma. Sejumlah camat, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat juga hadir, termasuk H. Anuar Katan, H. Nazarudin, H. Syafril (H. Jang), H. Hendrizal (Bocang), dr. Joko Nugroho, dan lainnya. (red)