Koperasi Merah Putih Desak Pemko Dumai Mediasi Minimnya Akses Kemitraan dengan Perusahaan Besar
Pabrik CPO dikawasan Sungai Sembilan Dumai
DUMAI — Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Basilam Baru kembali menyampaikan kekecewaan mereka terhadap rendahnya keterlibatan perusahaan besar di sekitar wilayah Dumai dalam membuka ruang kemitraan ekonomi bagi masyarakat. Sejumlah pelaku industri besar di sektor sawit dan pangan di antaranya Wilmar, PT Ivomas Tunggal, PT Inti Benua Perkasa Tama, dan PT Sumber Tani Agung dinilai belum memberi peluang bagi koperasi dalam penyaluran minyak goreng rakyat.
Menurut pihak koperasi, proposal resmi untuk menjalin kerja sama telah disampaikan, dengan tujuan membantu menjaga stabilitas harga minyak goreng dan menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat. Namun, hingga kini koperasi belum menerima tanggapan maupun komitmen dari perusahaan-perusahaan terkait.
“Kami mengajukan kerja sama secara resmi dan sesuai prosedur, namun tidak ada ruang yang diberikan kepada koperasi. Seolah-olah akses bagi masyarakat lokal tertutup,” ujar Mawardi, Ketua KKMP Basilam Baru.
Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah warga, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi langsung di lingkungan masyarakat namun dinilai belum menunjukkan kontribusi yang sebanding terhadap akses ekonomi lokal.
Koperasi menilai bahwa penyaluran minyak goreng rakyat semestinya melibatkan pelaku usaha berbasis komunitas agar distribusi lebih merata dan manfaat ekonomi dapat kembali kepada masyarakat. Model tersebut dipandang sebagai wujud nyata keberadaan industri dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
Atas kondisi tersebut, KKMP Basilam Baru meminta DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan langkah mediasi dan memastikan adanya peran aktif perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka.
“Kami memerlukan keberpihakan dari pemerintah daerah agar perusahaan membuka akses bagi koperasi lokal. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya kepentingan kelompok,” tegas Ketua KMMP.
Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti persoalan ini, mengingat kehadiran industri besar idealnya menjadi pendorong kesejahteraan, bukan hambatan bagi akses ekonomi masyarakat sekitar. (Ombel)