Ketika Wali Kota Ragu, Publik Bertanya: Siapa yang Menanggung Risiko?
Pembangunan Segmen 1 Bantaran Sungai Dumai
DUMAI — Sebuah video yang diunggah akun Facebook Wak Jie Paisal kembali memantik diskusi publik terkait keseriusan Pemerintah Kota Dumai dalam menuntaskan persoalan banjir. Dalam video tersebut, Wali Kota Dumai memaparkan sejumlah poin krusial, mulai dari skema pembebasan lahan, sumber pembiayaan, hingga efektivitas program penanggulangan banjir yang selama ini digadang-gadang sebagai proyek strategis daerah.
Wali Kota menjelaskan bahwa pembebasan lahan pada bantaran sungai sepanjang kurang lebih tujuh kilometer tidak dilakukan sekaligus. Keputusan itu, menurutnya, mempertimbangkan kemampuan pihak kontraktor. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul sulit ditopang APBN, masterplan penanggulangan banjir hasil kajian Undip bersama Kementerian Pekerjaan Umum baru dapat dieksekusi pada 2026, seiring kesiapan pendanaan.
Terkait pembiayaan, Wali Kota menyatakan bahwa sementara APBD tidak menjadi opsi utama.
Pemerintah Dumai, katanya, memilih alternatif pinjaman ke Bank Riau Kepri untuk menggerakkan proyek tersebut. Meski mengakui bahwa banjir rob dan hujan tidak dapat hilang sepenuhnya, ia tetap optimistis program ini mampu memberi dampak jangka panjang.
Pengamat: Nada Skeptis Wali Kota Tidak Bisa Diabaikan
Pernyataan Wali Kota mendapat respons dari Armen, pemerhati sungai dan kawasan sempadan pantai. Ia menilai pernyataan tersebut justru menunjukkan nada skeptis dari pemimpin daerah terhadap program yang dikelola pemerintahannya sendiri.
“Respons kami terhadap rencana pengadaan tanah bantaran sungai serta pembangunan tanggul bertujuan mengevaluasi seluruh tahapan, dari perencanaan hingga pelaksanaannya,” tegas emen sapaan akrabnya.
Menurutnya, apabila tahapan awal hingga pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar teknis, proyek ini berpotensi menciptakan masalah baru bagi masyarakat. Namun, ia menilai jika dikerjakan sesuai aturan dan teknis, tanggul Sungai Dumai dapat memberi manfaat signifikan bagi masyarakat Dumai.
Emen juga menyebut timnya telah memulai investigasi awal terkait program penanggulangan banjir yang dilaksanakan tahun 2025, dan kini memasuki tahap analisis data serta verifikasi informasi yang relevan, seperti konsistensi kebijakan, dan transparansi penggunaan anggaran yang akan atau telah digunakan. Ia memastikan akan terus mengawal proses ini terus hingga selesai.
Lebih dari Sekadar Infrastruktur
Isu banjir di Dumai bukan hanya perkara teknis, tetapi juga menyangkut Di tengah ketidakpastian skema pendanaan dan implementasi, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah.
Pertanyaan kini menggantung, Jika pemerintah ragu pada desainnya sendiri, siapa yang akan menanggung risiko ketika rencana itu gagal? Di tengah harapan dan kecemasan warga, publik menanti yang paling penting: tindakan nyata, bukan sekadar rencana yang berulang.
?Untuk informasi berimbang, awak media menyampaikan konfirmasi kepada Kepala Dinas PU dan Kepala Bidang SDA Dinas PU Dumai untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi. Namun sampai berita ini diterbitkan Kepala Dinas PU dan Kepala Bidang SDA Dinas PU Dumai belum memberikan tanggapan dan klarifikasinya. (*)