Organisasi Wartawan Soroti Sikap Tebang Pilih Kapolres Bengkalis
Ketua PWRI Bengkalis, Muktarudin Nasution
BENGKALIS– Agenda buka puasa bersama yang digelar Polres Bengkalis pada Sabtu (22/2/2026) bersama salah satu organisasi wartawan menuai respons dari sejumlah organisasi pers lainnya. Kegiatan yang sarat makna kebersamaan tersebut dinilai menyisakan persoalan dalam aspek keadilan dan kemitraan.
Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bengkalis, Muktarudin Nasution, menyampaikan kekecewaannya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyoroti kepemimpinan Kapolres Bengkalis, Fahrian Saleh Siregar, yang dinilai tidak sepenuhnya merangkul seluruh organisasi pers secara setara.
Menurut Muktarudin, institusi kepolisian sebagai penegak hukum di daerah semestinya membangun komunikasi dan sinergi yang inklusif dengan semua elemen masyarakat, termasuk organisasi wartawan dari berbagai latar belakang.
“Kami tetap menerima rilis dari Humas Polres Bengkalis. Namun dalam kegiatan buka puasa bersama, pemberitahuan hanya diberikan kepada satu organisasi. Apakah kami tidak lagi dianggap sebagai mitra?” ujar Muktarudin, Minggu (23/2/2026).
Ia menegaskan, nilai-nilai Ramadhan yang menjunjung persaudaraan dan kebersamaan seharusnya tercermin dalam praktik kelembagaan. Ketidakmerataan pelibatan, menurutnya, berpotensi menimbulkan kesan eksklusivitas di tengah komunitas pers serta mencederai semangat kemitraan yang inklusif.
Di Kabupaten dan Kecamatan Bengkalis, terdapat berbagai organisasi wartawan yang aktif dan profesional, di antaranya PWRI, PWMOI, JMSI, ASWIN, AWI, AJOI, serta Forwalis (Forum Wartawan Pulau Bengkalis). Organisasi-organisasi tersebut dinilai memiliki kompetensi dan dedikasi yang setara dalam kerja jurnalistik yang independen, kritis, dan bertanggung jawab.
“Kegiatan tersebut baik dan bermanfaat, namun terkesan belum mencerminkan prinsip keterbukaan yang menyeluruh. Ada ruang perbaikan agar kebersamaan benar-benar dirasakan semua pihak,” jelasnya.
Muktarudin berharap Kapolres Bengkalis dapat memperkuat komitmen terhadap prinsip kebersamaan dalam membangun kemitraan dengan seluruh organisasi pers. Menurutnya, relasi yang sehat antara aparat penegak hukum dan insan pers merupakan fondasi penting bagi transparansi dan kepercayaan publik.
“Tidak sepatutnya ada kesan tebang pilih terhadap organisasi mana pun. Semua memiliki peran strategis dan layak diperlakukan setara,” tegasnya.