Pelajaran Berharga di Balik Kasus Amsal Sitepu, Momentum Perbaikan Penegakan Hukum
Foto : Dhery Perdana Nugraha, Pemerhati sosial dan kebijakan publik.
RIAU – Kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu kini menjelma menjadi simbol kegelisahan publik terhadap wajah penegakan hukum di Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026), berbagai fakta mencuat dan mengguncang kepercayaan terhadap aparat.
Di ruang sidang yang penuh tensi, para legislator mengungkap dugaan pelanggaran prosedur hingga indikasi praktik yang dinilai mencederai rasa keadilan. Kasus ini tak lagi dipandang sebagai perkara biasa, melainkan cerminan potensi rapuhnya integritas penegakan hukum, khususnya di daerah.
Di bawah sorotan tajam Komisi III yang dipimpin DR Habiburokhman, SH,MH praktik-praktik yang selama ini tersembunyi mulai terkuak ke permukaan. Dugaan kriminalisasi, tekanan terhadap pihak tertentu, hingga pelanggaran etika aparat menjadi bagian dari potret buram yang kini disaksikan publik secara terbuka.
Para anggota dewan memperingatkan, hukum yang kehilangan objektivitas adalah ancaman serius bagi negara. “Sekecil apa pun penyimpangan, dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan publik,” tegas salah satu anggota dewan dalam forum tersebut.
Namun, yang paling menyita perhatian adalah mencuatnya dugaan penerimaan fasilitas oleh Kajari Karo. Dalam rapat itu, terungkap adanya pemberian sejumlah kendaraan oleh Bupati Karo, Antonius Ginting, kepada pihak Kejari Karo termasuk Toyota Kijang Innova dan Fortuner.
Isu ini langsung memantik kekhawatiran besar, apakah penegakan hukum masih berdiri tegak, atau mulai goyah oleh kepentingan? Dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan disebut-sebut dapat menjadi pintu masuk bagi runtuhnya independensi aparat.
Pemerhati sosial dan kebijakan publik, Dhery Perdana Nugraha, menyebut kondisi ini sebagai sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
“Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka yang runtuh bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujarnya tegas.
Ia juga mengaitkan situasi ini dengan dugaan kasus korupsi pengadaan alat medis (MOT) di RSUD Dumai yang kini menyita perhatian publik. Menurutnya, kasus tersebut menjadi ujian nyata, aapakah aparat penegak hukum berani membuka semuanya secara terang, atau justru kembali terjebak dalam pola lama.
Dhery menegaskan, setiap kesalahan dalam proses hukum bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman langsung terhadap legitimasi negara.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta membuka ruang transparansi dalam setiap penanganan perkara,” tegasnya.
Pengungkapan Kasus ini pun diharapkan menjadi titik balik bagi pembenahan sistem penegakan hukum, khususnya di daerah, agar lebih adil dan transparan tanpa tebang pilih.
Satu hal yang pasti, sorotan sudah terlanjur tajam dan kepercayaan publik sedang dipertaruhkan.