BPN dan Pemko Didesak Bertanggung Jawab atas Konflik Tanah Eks Konsesi Caltex
Foto : Dhery Perdana Nugraha, Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta (APRJ)
DUMAI -- Kota Idaman kembali diguncang polemik panas. Konflik agraria yang berpusat di Jalan Sudirman Kota Dumai kini memasuki babak krusial, setelah desakan keras menguat agar negara tidak lagi lepas tangan dalam menyelesaikan persoalan yang berlarut.
Sorotan tajam mengarah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Dumai, Keduanya dinilai harus bertanggung jawab atas polemik sertifikasi tanah yang memicu keresahan luas di tengah masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan oleh Dhery Perdana Nugraha, Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta (APRJ) yang ditemui awak media di sekitaran area Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Dalam keterangannya, dheri menuntut adanya pertanggung jawaban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan material.
“BPN dan Pemerintah Kota Dumai harus bertanggung jawab atas polemik sertifikasi tanah di Jalan Sudirman, baik secara moril maupun materil,” ujarnya tegas.
Dhery menegaskan bahwa persoalan yang mencuat saat ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia mengungkap akar masalah yang lebih dalam, yang selama ini dinilai dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.
“Permasalahan tanah Sudirman ini berawal dari persoalan lahan konsesi eks data Catex dan Cevron yang telah dikembalikan ke Negara,” tegasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa konflik yang kini mulai memanas merupakan bagian dari rangkaian panjang persoalan agraria dari pengelolaan wilayah konsesi hingga proses sertifikasi yang menyisakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik ini jauh lebih luas dari yang terlihat di permukaan, dengan potensi dampak sosial yang bisa terus membesar jika tidak segera ditangani secara serius.
Kini, tekanan publik semakin menguat. Masyarakat tidak lagi sekadar menuntut kejelasan mereka menuntut keadilan yang nyata.
“Jika negara terus diam, konflik agraria akan berpotensi meledak lebih besar. Jika rakyat bersatu, perlawanan tak akan terbendung,” ucap Dhery.
Kali ini, tuntutan rakyat bukan lagi sekadar suara melainkan peringatan keras yang tak bisa diabaikan. (*)