---

Brigjen TNI Wahyo Pimpin Satgas PKH Garuda, Lanjutkan Penertiban Jutaan Hektare Kawasan Hutan

---

JAKARTA — Tongkat komando Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Garuda kini resmi dipimpin oleh Wahyo Yuniartoto. Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto itu dipercaya melanjutkan operasi strategis nasional dalam menjaga dan menyelamatkan kawasan hutan negara dari berbagai praktik pelanggaran dan aktivitas ilegal.

Brigjen TNI Wahyo Yuniartoto menggantikan posisi Dody Triwinarto yang kini mendapat promosi jabatan sebagai Pangdam XV/Pattimura. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah penertiban kawasan hutan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Satgas PKH Garuda sendiri dibentuk untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan negara yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan akibat pembalakan liar, penguasaan lahan ilegal, hingga aktivitas yang merusak ekosistem hutan nasional.

Dalam waktu relatif singkat, Satgas PKH Garuda disebut berhasil melakukan penertiban jutaan hektare kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia. Operasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup investigasi lapangan secara intensif bersama Kementerian Kehutanan serta aparat penegak hukum lainnya.

Operasi lintas wilayah yang dijalankan Satgas PKH Garuda juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan strategis nasional. Berbagai dugaan praktik pembalakan liar dan penguasaan lahan tanpa izin menjadi sasaran utama penindakan.

Di bawah kepemimpinan Brigjen TNI Wahyo Yuniartoto, Satgas PKH Garuda diharapkan semakin agresif dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia sekaligus memastikan aset negara di sektor kehutanan dapat diselamatkan dari berbagai bentuk pelanggaran.

Sementara itu, promosi Mayjen TNI Dody Triwinarto sebagai Pangdam XV/Pattimura dinilai menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian selama memimpin Satgas PKH Garuda. Selama masa kepemimpinannya, operasi penertiban kawasan hutan berjalan masif dan mendapat perhatian luas sebagai bagian dari upaya penyelamatan lingkungan dan penegakan hukum nasional. (*)