Pelantikan PMII Meranti, Momentum Perkuat Peran Mahasiswa
MERANTI -- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kepulauan Meranti masa khidmat 2025–2026 resmi dilantik di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (15/5).
Pelantikan itu dihadiri Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti, Febriyadi, bersama pengurus PMII tingkat cabang dan wilayah, alumni, serta sejumlah tokoh mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir ke-66 PMII dan forum diskusi bertema peran mahasiswa dalam mencari solusi berkeadilan atas penutupan panglong arang di Kepulauan Meranti.
Ketua PC PMII Kepulauan Meranti yang baru dilantik, Amri Sukarles, mengatakan amanah kepengurusan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan semangat kaderisasi dan pengabdian.
“PMII harus menjadi ruang kaderisasi yang melahirkan generasi intelektual yang kritis dan progresif, sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Amri.
Ketua PC PMII periode 2024–2025, Afir Darmawan, berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan inovasi organisasi di tengah perkembangan zaman. Hal senada disampaikan Ketua IKA PMII Meranti, Syukron Darsyah, yang menilai penguatan organisasi membutuhkan dukungan kolektif seluruh elemen.
Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, serta perwakilan PB PMII, Syamsudin, juga mengapresiasi pelantikan tersebut. Mereka menekankan pentingnya peran kader PMII, termasuk Korps PMII Putri (Kopri), dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti, Febriyadi, menyatakan pelantikan ini menjadi momentum memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan daerah.
“Pelantikan ini menjadi awal untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, mahasiswa tidak hanya dituntut bersikap kritis, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap PMII dapat terus menjadi mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah. **