
Foto : Aksi Demo TKBM Dumai 2/6/2026
JAKARTA – Koordinator APRJ (Aliansi Pemuda Riau Jakarta), Dhery Perdana Nugraha, menyayangkan pernyataan Wali Kota Dumai yang dinilai berpotensi memperkeruh suasana di tengah memanasnya polemik terkait persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kota Dumai.
Menurut Dhery, dalam situasi yang sensitif dan melibatkan banyak pihak, seorang kepala daerah seharusnya hadir sebagai pemimpin yang mampu menjadi penyejuk, pemersatu, dan pencari solusi, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk provokasi atau memicu ketegangan baru di tengah masyarakat.
"Sebagai kepala daerah, Wali Kota Dumai memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kondusivitas daerah. Kami sangat menyayangkan apabila terdapat pernyataan yang justru berpotensi memancing emosi atau memperkeruh situasi yang saat ini sudah cukup panas. Pemimpin seharusnya menjadi penyejuk, bukan menambah bara dalam konflik yang sedang berlangsung," ujar Dhery, Selasa (2/6/2026).
Dhery menilai bahwa persoalan TKBM dan aktivitas kepelabuhanan merupakan isu strategis yang menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari pekerja, pelaku usaha, hingga stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, setiap pernyataan pejabat publik harus mengedepankan semangat dialog, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap aturan yang berlaku.
Menurutnya, masyarakat Dumai saat ini membutuhkan ketenangan dan kepastian, bukan narasi yang berpotensi memecah belah atau memperuncing perbedaan pandangan di lapangan.
"Seorang wali kota adalah simbol persatuan masyarakat. Ketika terjadi perbedaan kepentingan, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang meneduhkan dan mampu merangkul semua pihak. Jangan sampai ucapan seorang pemimpin justru ditafsirkan sebagai keberpihakan yang dapat memicu gesekan lebih lanjut," katanya.
Aliansi Pemuda Riau Jakarta juga mengingatkan bahwa Kota Dumai merupakan salah satu daerah strategis yang menjadi pintu gerbang investasi dan aktivitas pelabuhan di Provinsi Riau. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban harus menjadi perhatian utama seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah.
Dhery meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan. Ia juga mengajak Pemerintah Kota Dumai untuk mengedepankan komunikasi yang sejuk, bijaksana, dan berorientasi pada penyelesaian masalahk.
"Kami berharap Wali Kota Dumai dapat mengambil peran sebagai pemersatu dan penengah. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan polemik baru. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu meredam konflik, menjaga kondusivitas dan memastikan seluruh pihak merasa didengar," tegasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan, Aliansi Pemuda Riau Jakarta menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut serta mendorong penyelesaian yang mengedepankan dialog, kepastian hukum daan kepentingan masyarakat luas demi menjaga stabilitas Kota Dumai dan Provinsi Riau.