Brigjen Simson: Tidak Ada Yang Kebal Hukum, Terbukti Wajib Diproses
PEKANBARU-- Kasus pemalsuan tandatangan sempadan tanah dengan korban H Sopian HAS (74) warga Menggala Sakti, Tanah Putih, Rokan Hilir (Rohil) masih hangat untuk dibincangkan.
Walaupun perkara tersebut sudah berjalan selama 2 tahun lebih sejak dilaporkan ke Polda Riau pada tanggal 18 September 2024 dengan nomor laporan LP/B/325/IX/2024/SPKT/Polda Riau, dan untuk proses hukumnya diserahkan ke penyidik Polres Rokan Hilir.
Perlu juga diketahui, di tengah perjalanan perkara pemalsuan tandatangan ini dilakukan SP3 oleh penyidik Unit III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rohil.
Anehnya, SP3 itu dikeluarkan karena tidak ditemukan adanya kerugian korban dalam perkara tersebut. Padahal jelas, akibat perbuatan terduga terlapor, korban H Sopian HAS mengalami kerugian moril. Karena tandatangannya sengaja dipalsukan untuk merampas tanah milik Helmi.
Atas keluarnya SP3 tersebut, korban mengajukan gelar perkara khusus di Polda Riau. Pada tanggal 12 Februari 2026 gelar perkara khusus pun dilaksanakan. Namun sayangnya sampai detik ini hasil gelar perkara khusus tersebut tidak diberitahukan kepada korban.
Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu SIK MSi ketika berbincang-bincang dengan Riautime.com terkait perkara pemalsuan tandatangan tersebut mengatakan, tidak ada yang kebal hukum, jika terbukti wajib diproses.
"Perlu saya tegaskan, tidak ada yang kebal hukum di dunia ini. Jika terbukti melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya akan menyampaikan kepada pak Ditreskrimum Kombes Hasyim untuk memproses kasus ini," kata Brigjen Simson.
Sementara itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rahul SH kepada Riautime.com mengaku, dirinya sangat mendukung apa yang disampaikan Wakapolda Riau tersebut.
"Ya, kita dari Komisi III DPR RI sangat mendukung apa yang dikatakan bapak Wakapolda Brigjen Simson. Supaya kasus-kasus pemalsuan tandatangan sempadan tanah seperti yang dialami bapak H Sopian tidak terulang lagi. Kita mengharapkan Polda Riau mengambil alih perkara tersebut. Kita tidak mau tanah milik masyarakat dirampas dengan menggunakan surat-surat palsu. Pokoknya kita meminta Polda Riau secepat mengambil alih perkara tersebut, supaya kedepannya tidak ada lagi korban pemalsuan tandatangan sempadan tanah," terang Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau, Muhammad Rahul SH.
Untuk diketahui, terungkapnya tandatangan H Sopian HAS tersebut palsu berdasarkan hasil uji Labfor Polda Riau beberapa bulan lalu. Hasil uji Labfor menyebutkan, tandatangan H Sopian HAS yang tertera di dalam SKGR bernomor 234/SKGR-S/VI/2011 milik Samin tersebut Non Identik alias palsu.***