Dorong UMKM Lebih Berdaya Saing, Dyan Desmanengsih Tekankan Pentingnya Legalitas Usaha

Ahad, 09 Agustus 2026

MERANTI - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dyan Desmanengsih S.Sos., M.IP, mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Selain memperkuat legalitas usaha, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Hal itu disampaikan Dyan saat menggelar kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi serta UMKM. Kegiatan tersebut didampingi suaminya, Sahala Marulitua Hutajulu, serta dihadiri tokoh masyarakat, Ketua RT, pelaku UMKM, dan warga setempat.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, doa bersama, dan sambutan Ketua RT, Erizam. Dia mengapresiasi dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi penyebarluasan perda. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Dyan menjelaskan bahwa lahirnya Perda Nomor 10 Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Sektor tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

"UMKM bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, perda ini hadir agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan, pembinaan, hingga akses pengembangan usaha yang lebih baik," ujar Dyan.

Agar materi lebih mudah dipahami, Dyan mengemas sosialisasi dengan pendekatan interaktif. Tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, dia juga mengajak peserta mengikuti kuis seputar isi Perda Nomor 10 Tahun 2024.

Sejumlah pertanyaan sederhana diberikan kepada peserta, mulai dari tujuan perda, kewajiban pemerintah, hingga hak-hak pelaku UMKM. Cara tersebut membuat suasana kegiatan lebih hidup. Warga tampak antusias mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan, bahkan saling berdiskusi mengenai materi yang disampaikan.

"Saya senang belajar sekaligus berbagi melalui metode kuis. Dengan cara seperti ini masyarakat lebih mudah mengingat isi perda, lebih aktif berdiskusi, dan diharapkan semakin melek terhadap regulasi yang dibuat untuk kepentingan mereka sendiri," kata Dyan.

Sementara itu, pemateri Fakhru menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2024, pemerintah daerah tidak hanya bertugas membuat regulasi. Pemerintah juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pendampingan, membantu pemasaran produk, membuka akses pembiayaan, hingga meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.

Dia juga memaparkan tujuan perda sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yakni memberdayakan, mengembangkan, dan melindungi UMKM, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sesi dialog, masyarakat turut menyampaikan sejumlah pertanyaan. Salah satunya mengenai peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha, apakah sebatas membuat aturan atau juga berkewajiban memberikan dukungan secara langsung.

Menanggapi hal tersebut, Dyan menegaskan bahwa perda menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk hadir melalui berbagai program pemberdayaan.

Persoalan legalitas usaha juga menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut. Dyan mengingatkan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Sebab, masih banyak pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun, tetapi belum memiliki NIB. Kondisi ini dapat menjadi kendala ketika mereka mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan.

Selain legalitas, pelaku UMKM juga didorong untuk tidak hanya berfokus pada persoalan modal. Kualitas produk, kemasan, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital dan marketplace perlu menjadi perhatian agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

"Persaingan usaha saat ini semakin berkembang. Produk lokal harus mampu bersaing melalui kualitas, kemasan yang baik, serta pemasaran digital. Pemerintah telah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pelatihan, pendampingan, kemitraan, hingga akses pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dyan yang juga merupakan pelaku usaha di bidang hijab, kosmetik, dan skincare mengajak masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan berbagai program pemerintah yang berpihak kepada UMKM.

Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan perda belum berjalan secara optimal.

Menutup kegiatan, Dyan berharap penyebarluasan perda tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2024 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan demikian, koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat semakin maju, mandiri, dan berdaya saing.