Kejari Dumai Teken Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM
DUMAI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas atau komitmen bersama aparatur di lingkungannya untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di halaman kantor Kejari, Selasa (26/02/2019).
"Ini bentuk kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di unit kerja Kejari dumai," katanya Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, M. P Yusuf.
Dikatakannya, formulasi yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Kejaksaan di mata masyarakat hanya dengan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM diiringi dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara sungguh-sungguh dan konsekuen sehingga terciptanya insan aparatur handal dan profesional dalam penegakan supremasi hukum.
"Dengan pencanangan zona integritas ini, diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa mendatang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Dengan integritas yang kokoh ini terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat," sebutnya.
Dilanjutkannya, Kejaksaan sudah pasti ingin segera mewujudkan zona integritas sebagai predikat yang diberikan kepada Kementerian atau Lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat agar mendapat prestasi WBK dan WBBM. Hendaknya aparatur Kejaksaan terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya sehingga terbebas dari praktek tercela yang dapat mencederai amanah rakyat.
Kejaksaan juga terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan terhadap perbuatan korupsi yang seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi melalui pengimplementasian dengan cara melakukan penandatanganan Fakta Integritas, menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, kode perilaku Jaksa, pengendalian gratifikasi, kebijakan penanganan konflik kepentingan, program anti korupsi, post employment policy dan pelaporan transaksi keuangan tidak wajar oleh PPATK.
"Secara implementatifnya, zona integritas dapat dibangun melalui upaya penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran, penyediaan sarana pelayanan publik, penyelenggaraan program-program sosial, monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan pembangunan serta manajemen media baik web, media sosial maupun media cetak agar kegiatan zona integritas dapat terpublikasi," ujarnya.
Menurutnya perlu dipahami, bahwa integritas tidak dapat terpisahkan dengan komitmen bersama dan pencanangan zona integritas ini juga tidak hanya berhenti setelah terwujudnya WBK akan tetapi harus dilestarikan kepada penerus dibawah. Hapus paradigma lama dan buat paradigma baru sesuai dengan cita-cita penegakan hukum.
Menurutnya lagi, Kejaksaan yang ideal adalah sebagai penegak hukum yang modern, independen dan bermartabat. Begitu pula dengan pembentukan citra Kejaksaan harus selaras dan seiring dengan peningkatan kinerja penegakan hukum dan pelayanan hukum Kejari Dumai.
"Tentunya peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas tetapi yang lebih penting adalah masalah kualitas. Seperti profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat," bebernya.
Ia berharap, melalui penandatanganan zona integritas hendaknya menjadi penyemangat satuan kerja di lingkungannya untuk melaksanakan seluruh ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang ketentuannya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif.
"Mari kita dukung dan sukseskan pencanangannya sehingga implementasinya mampu memenuhi harapan masyarakat, baik dari obyektifitas maupun akuntabilitasnya yang mendorong terciptanya suasana kondusif dalam mengembalikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan," tandasnya.