Pemerintah Daerah Diminta Bersinergi Jaga Kondusifitas Hadapi Pemilu
MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, mengikuti Rapat Kerja Gubernur Bersama Bupati Walikota, Camat dan Lurah, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Se-Provinsi Riau, dalam kegiatan itu, Mendagri Cahyo Kumolo berpesan kepada Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota dan jajaran dapat bersinergi menjaga kondusifitas daerah khususnya menghadapi Pemilu 2019 mendatang, bertempat di Ball Room Hotel Labersa, Kampar, (6/3/2019).
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Drs. Ikhwani, Kabag Tapem Jon Hendri, Para Camat, Kades dan Lurah Se-Kabupaten Meranti.
Kegiatan itu dihadir oleh Mendagri Cahyo Kumolo, Gubernur Riau H. Syamsuar, Wakil Gubernur Riau H. Edi Natar, Wakapolda Riau bersama Forkopimda, Bupati-Walikota, Dinas terkait serta Camat dan Lurah Se-Provinsi Riau.
Dalam pemaparannya Mendagri Cahyo Kumolo, menekankan kepada Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau hingga Camat, Kades dan Pemerintahan terkecil merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk itu satu sama lain harus saling mendukung dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan Pusat maupun Daerah.
Agar semua yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik, Mentri Cahyo Kumolo jga mengingatkan agar Gubernur, Bupati/Walikota dan jajaran harus mampu mengandeng semua komponen masyarakat terutama dalam mengambil kebijakan strategis pembangunan.
Saat ini dijelaskan Cahyo Pemerintah Pusat terus berkomitmen membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran atau perbatasan, salah satu upaya yang dijalankan dengan memberikan bantuan dana desa sebesar 1 Miliar lebih kepada desa.
Jika di total jumlah dana Desa yang diterima oleh Provinsi Riau dari Pusat dalam rentang waktu 2015-2019 berjumlah Rp5.5 Triliun. Bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat itu telah disalurkan keseluruh Desa yang ada di Riau berjumlah 1591 Desa.
Dan Mendagri sangat mengapresiasi program Gubernur Riau H. Syamsuar yang akan menambah dana Desa dari APBD Provinsi Riau untuk seluruh Desa sebesar 200 Juta/Desa. Hal itu sesua dengan janji-janji Kampanye Syamsuar-Edi Natar saat pencalonan lalu.
"Saya minta kepada Bappeda untuk segera mencairkan Dana Desa 200 Juta/Desa, sesuai dengan janji kampanye kami saat mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau lalu," ujar Syamsuar.
Selanjutnya setelah membahas sedikit soal dana Desa, Mendagri Cahyo Kumolo memaparkan hal yang sangat strategis yang harus diperhatikan seksama oleh Gubernur, Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau yakni tentang Isu Nasional yang berdar saat ini.
Adapun pesan-pesan Mendagri kepada Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kades untuk disikapi dan dituntaskan adalah. Pertama masalah Pangan, Sandang dan Papan, menurutnya meskipun Indonesia telah 73 Tahun merdeka namun masalah yang satu ini masih menjadi momok ditengah masyarakat untuk itu ia mengajak seluruh Kepala Daerah dan jajaran untuk membantu pemerintah mengatasi masalah tersebut. Mendagri tidak ingin masalah Indonedia hanya berkutat disitu.
Kedua Mendagri meminta untuk menyikapi masalah Radikalisme dan Terorisme yang menurut Mendagri merupakan sebuah tantangan terberat saat ini karena menyangkut keamanan dan stabilitas Nasional.
"Di era keterbukaan saat ini yang paling bahaya adalah masalah radikalime dan terorisme oleh seseorang atau sekelompok orang yang punya agenda merusak pancasila, kebinekaan bangsa dan NKRI," ucap Mentri Cahyo.
Untuk masalah ini, Mendagri meminta khususnya aparat keamanan Kapolda dan Danrem untuk menyikapinya dengan serius untuk melakukan pendataan Oknum terduga teroris di semua daerah. Dan kepada masyarakat juga diminta partisipasinya untuk melaporkan kepada aparat keamanan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.
Sekedar informasi seperti disampaikan oleh Mendagri Canyo Kumolo, jumlah Ormas yang terdaftar di Indonesia saat ini berjumlah 406 Ribu ormas. Ormas-Ormas ini diharapkan Mendagri dapat digandeng oleh Kepala Daerah dalam upaya mendukung suksesnya pembangunan Nasional.
Bahaya Ketiga yang juga penting menurut Mendagri adalah, Narkoba yang dapat menyerang siapa saja baik tua maupun muda.
Bahaya Keempat dan yang paling penting adalah, Korupsi dilingkungan Pemerintahan.
"Untuk itu saya minta area rawat korupsi yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran, Penggunaan Dana Hibah dan Bansos, Masalah E-Budgedting harus diperhatikan benar," jelas Mendagri.
Dan Mendagri tidak ingin apa yang menimpa Kepala Daerah sebelumnya di Riau kembali terjadi.
"Riau sangat rekor beberapa Gubernur kena OTT KPK, saya harap di stop tidak ada lagi yang ditangap, dan saya minta Pemerintah dan Legislatif dapat membahas soal anggaran dengan baik," ungkap Mentri Cahyo mengingatkan.
Terakhir yang juga sangat penting adalah, Mendagri meminta Gubernur, Bupati dan Walikota mengawal suksesnya Pemilu Tahun 2019. Dimana dijelaskan Mentri Cahyo saat ini marak beredar Virus Demokrasi yakni Politik Uang, Kampanye Hitam yang berisi ujaran kebencian, Sara dan Fitnah.
"Jadi Racun Demkrasi yang berisikan Kampaye Hitam, Money Politik, Ujaran Kebencian, Fitnah dan SARA harus kita lawan, mari kita sukseskan Pemilu Tahun 2019 yang aman dan lancar," pungkas Mendagri.
Menyikapi masalah itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, mengaku siap melaksanakan Perintah Mendagri tersebut, sejauh ini dikatakan Bupati untuk kasus terorisme dan radikalisme di Kepulauan Meranti tidak ada, begitu juga kampanye hitam.
Pemda yang dibantu oleh Kepolisian dan TNI siap mengawal proses Pemilu 2019 yang aman dan lancar.(hms)