DPRD Meranti Gelar Pertemuan Antara Banggar dan TAPD, Ini Yang Dibahas
MERANTI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar pertemuan antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (3/6/2024).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Jalan Terpadu Selatpanjang itu membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah yang dalam kondisi sulit saat ini.
"Jadi kita menginginkan kepastian dari orang ni berapa dana yang sudah masuk, untuk apa saja dan seperti apa kelanjutannya sehingga apa langkah-langkah yang dilakukan. Kalau untuk pembayaran gaji itu jelas bersumber dari DAU. Kita juga menginginkan insentif pegawai dan ADD dibayar full sehingga tidak terjadi tunggakan lagi, sehingga tidak ada ada nanti terjadi Siltap (penghasilan tetap) para kades ini yang kurang," kata Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SE MIKom.
Dijelaskan Fauzi Hasan, dalam pertemuan itu juga membahas terkait insentif pegawai dan ADD yang baru dibayarkan 2 bulan, sehingga masih ada 3 bulan yang belum dibayarkan.
"Untuk insentif pegawai saja satu bulan itu sebesar 12 miliar, jadi untuk 3 bulan yang belum dibayarkan itu dibutuh 36 miliar, tentu ini dalam jumlah yang sangat besar, belum lagi untuk ADD dan honorer. Makanya kita tekankan agar uang masuk nantinya, ini dulu yang harus jadi prioritas," jelasnya.
Menurut Fauzi Hasan, dengan anggaran yang minim tentu harus dilakukan pengelolaan keuangan yang matang dengan memprioritaskan kegiatan yang betul-betul dibutuhkan sehingga tidak mengorbankan hak yang harus dibayarkan nantinya.
"Kita minta kegiatan-kegiatan mana yang diprioritaskan supaya nantinya tidak mengambang dengan anggaran yang telah ditentukan ini. Memang yang kita ketok palu APBDnya 1,3 namun kita tidak yakin sepenuhnya anggarannya bisa segitu nantinya, prediksi kita paling sekitar 1 Miliar, sehingga ada kegiatan yang harus dipangkas. Hingga saat ini saja PAD kita baru 30 Miliar sementara prediksi kemarin hampir 300 miliar ini sudah masuk triwulan kedua (April Mei Juni)," ingatnya.
Untuk itu, Fauzi Hasan menekankan agar memprioritaskan gaji pegawai ASN (termasuk gaji PPPK), insentif, ADD dan gaji honorer, kemudian ditekankan juga cicilan hutang di Bank Riau Kepri. "Ini yang harus diselesaikan sampai akhir tahun dan ini sebuah kewajiban karena kita tidak ingin meninggalkan beban kepada pemerintah yang akan datang," tegasnya.
Fauzi Hasan kembali menekankan agar dalam pengaturan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, dengan adanya rasionalisasi anggaran tentunya pemangku kebijakan harus mengambil langkah-langkah strategis dengan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Dalam minggu ini kita minta ada rapat khusus diantara mereka pemegang kebijakan supaya cepat hal ini diambil jalan keluar, supaya diambil langkah-langkah strategis baik itu menjemput dana transfer pusat atau pun mencari sumber-sumber dana pusat yang lainnya untuk menutupi kekurangan itu nantinya," pintanya.
Selanjutnya kata Fauzi Hasan, selain dana perimbangan dari pusat tersebut, adapun yang harus digesa yakni participating interest (PI) 10%, kemudian DBH daerah perbatasan yang harus segera diselesaikan terkait persoalan batas wilayah sehingga DBH perbatasan migas dan kelapa sawit bisa didapatkan.
"Mudahan-mudahan ini bisa cepat diselaikan karena hanya persoalan administratif, selama ini kita dapat kenapa sekarang tidak, mungkin kita kurang komunikasi, jadi kita berpikir positif ajalah sehingga kita harus mengoreksi diri, mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik," ucapnya.
Fauzi Hasan juga mengaku sebagai legislatif pihaknya juga bertanggung jawab terhadap persoalan daerah, sehingga pihak eksekutif dan legislatif kedepannya harus saling bersinergi untuk Kabupaten Kepulauan Meranti lebih baik.
"Kita turut bertanggungjawab, karena sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dewan menjadi mitra kerja Pemda. Jadi ini dibutuhkan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif karena tidak bisa bekerja sepihak," pungkas orang nomor satu di jajaran DPRD Kepulauan Meranti itu.