PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau baru saja melakukan evaluasi terhadap kegiatan 2018 pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jadi mitra kerjanya.  Dari evaluasi yang dilakukan, Komisi V dikagetkan masih minimnya realisasi kegiatan yang terjadi.

13 mitra kerja yang ada, rata-rata realisasi kegiatan masih sekitar 24 persen.  Sementara untuk saat ini sudah memasuki bulan ke delapan.  Seharusnya realisasi sudah melebihi 70 persen.  OPD mitra kerja diminta untuk menggesa kegiatan dalam kejar ketertinggalan hingga optimal sampai akhir tahun.

Hal ini diakui oleh Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson saat dikonfirmasi akhir pekan lalu.  "Sangat kita sayangkan masih rendah realisasi anggaran yang tetjadi.  Kita minta digesa, karena akan merugikan masyarakat. Terutama masyarakat jadi tidak teflayani dengsn baik," sebutnya saat dikonfirmasi wartawan.

Dikatakan lebih jauh oleh Politisi Demokrat ini, rendahnya realisasi kegiatan tentu berdampak pada masyarakat yang tidak merasakan kegiatan pembangunan yang dilakukan.  Begitu juga dengan sebaliknya, semakin tinggi maka semakin terlayani masyarakat.  "Ini kita sayangkan terjsdi, kita minta ketertinggalan ini bisa dikejar dalam waktu yang tersisa ini," jelasnya lagi dengan berharap.

Dapil Kabupaten Kuantan Singingi - Indragiri Hulu ini juga menyebutkan, alasan dari OPD terkait masih rendah realisasi kegiatan untuk saat ini, adanya kegiatan yang belum bisa diukur realisasinya.  Ini baru akan nampak setelah akhir tahun.  Disamping itu juga dikarenakan masalah administrasi yang membuat lambatnya dimulai kegiatan.

Sebagaimana dimaklumi, OPD terkait Komisi V diantaranya adalah, Dinas Pendidikan, Finas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Disnakertrans, DinascPerlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), RSJ Tampan, Dinas Sosial, Dispora, RSUD Petala Bumi, RSUD Arifin Achmad, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kebudayaan, dan Biro Kesra.(mcr)