Siapa yang tidak kenal Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, khususnya di Provinsi Riau. Sepak-terjangnya sebagai bupati yang sudah masuk dua periode sekaligus Ketua DPW PAN Provinsi Riau sering menjadi sorotan media.

Namun, bagaimana gaya kepemimpinan Irwan dan apa saja persoalan yang dihadapi dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti, sepertinya belum banyak terungkap. Bahkan, kalau kita search di google, misalnya, hampir tidak ada ulasan tentang hal itu. Mayoritas hanya berita-berita singkat tentang Irwan dan beberapa persoalan yang ia hadapi.

Kami dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, baru-baru ini berkesempatan bersilaturrahmi dengan orang nomor satu di kabupaten termuda di tanah Melayu itu. Saat bertemu, berbagai topik obrolan pun mengalir begitu saja.

Tidak saja isu-isu yang lagi hangat di tingkat nasional, tapi juga isu-isu di level Provinsi Riau hingga berbagai persoalan menarik di Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru terbentuk jadi kabupaten terpisah dari Kabupaten Bengkalis pada 2009 lalu itu.

Namun ada yang menarik, saat berbincang dengan pria kelahiran Selat Panjang, 31 Desember 1969 itu, ia nampak tidak menampilkan dirinya sebagai seorang bos. Tidak pula pura-pura menjaga image(wibawa) bahwa ia adalah seorang bupati. Meski ketika itu, beberapa stafnya juga turut hadir, bahkan ikut dalam pertemuan.

Irwan nampak menampilkan dirinya sebagai seorang yang egaliter. “Santai aja, ya. Kita di sini tak ada bupati, pejabat atau staf. Sama aja. Biasa-biasa aja,” kata Irwan saat menerima rombongan KIP Riau yang terdiri dari Ketua KIP Zupra Irwan, Komisioner Alnofrizal dan Sekretaris Erisman Yahya di kediaman resminya, di Selatpanjang, Kepulauan Meranti.

Melihat gaya dan cara bupati yang seperti itu, suasana pun menjadi cair. Lebih akrab dan tidak kaku. Bahkan obrolan pun sekali-sekali diselingi canda dan tawa. Apalagi rupanya, Ketua KIP Riau Zupra Irwan yang juga wartawan senior, punya banyak kisah lama dengan sang bupati. Ketika kisah-kisah itu diungkit, malah kadang menimbulkan gelak-tawa.

Sekedar diketahui, sebelum menjadi bupati, Irwan Nasir adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sementara itu, Zupra yang masih menyandang profesi wartawan sering meliput di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sehingga sering terjadi interaksi di antara mereka.

Lama berbincang, obrolan pun mengalir kemana-mana. Termasuk berbagai persoalan rumit yang dihadapi selama menjadi bupati. Irwan menyebut, persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah masalah kemiskinan.

Angka kemiskinan di kabupaten ini termasuk yang tertinggi di Provinsi Riau. Kemiskinan menyebar di wilayah pulau-pulau. Terutama yang infrastrukturnya masih sangat minim. Saat baru terbentuk, kemiskinan di kabupaten ini mencapai angka 43,8 persen atau hampir saparuh dari penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kini, setelah sembilan tahun terbentuk, secara bertahap angka kemiskinan dapat diturunkan. Angka itu kini berkisar pada angka 28 persen. Bupati Irwan bertekad, tahun ini dapat ditekan lagi menjadi 23 persen.

Itu pula yang menjadi alasan Irwan, kenapa dirinya tidak pro dengan pembangunan yang bersifat mercusuar, seperti membangun gedung-gedung bertingkat tinggi. “Bagi kita yang utama adalah memerangi kemiskinan,” ucap Irwan seraya menambahkan, bisa-bisa masyarakat Meranti mengamuk kalau APBD Meranti diarahkan untuk membangun gedung-gedung bertingkat tinggi yang tidak ada pengaruhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memang, selain tidak ada gedung-gedung pemerintahan yang nampak wah, di kabupaten ini para pejabatnya mayoritas juga hanya menggunakan mobil-mobil dinas sederhana, seperti mobil Toyota Avanza atau sekelas Livina. Berbeda dengan beberapa kabupaten di Riau yang pejabatnya bahkan menunggangi mobil-mobil dinas mewah bahkan sekelas Pajero.

 

Kurang Perhatian Pemprov

Sebagai kabupaten termuda, tentu saja APBD Kepulauan Meranti termasuk yang terkecil. Pada Tahun Anggaran 2019 ini, APBD Kepulauan Meranti tercatat hanya lebih-kurang Rp1,4 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, tentu saja sulit bagi Pemkab Meranti memacu pembangunan infrastruktur.

Sementara, Kepulauan Meranti adalah kabupaten kepulauan, yang memerlukan banyak infrastruktur seperti jembatan untuk memutus isolasi. Itu juga yang menjadi alasan bupati menetapkan visi, yakni merangkai pulau membangun negeri.

Tapi apa daya, untuk membangun satu jembatan saja, Jembatan Selat Rengit (JSR), misalnya, yang menghubungkan Pulau Tebing Tinggi dengan Pulau Merbau, hingga hari ini belum juga terwujud. Padahal sudah sejak jauh hari dirancang. Pembangunan JSR ini awalnya diperkirakan memakan biaya sekitar Rp500 miliar.

“Kita sangat berharap Pemprov dapat membantu. Tapi ternyata belum,” ungkap Irwan seraya menambahkan, kalau JSR ini jadi, akan membuka isolasi terutama bagi masyarakat di Pulau Merbau yang mayoritas masih di bawah garis kemiskinan.

Padahal tidak satu jembatan saja yang ingin dibangun di Meranti. Masih ada Jembatan Sungai Suir, Jembatan Pelantai-Teluk Ketapang dan Jembatan Riau Raya yang akan menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Riau Daratan.

Terkait hal ini, Irwan secara berkelakar mengatakan, “Kalau di atas Sungai Siak, jembatannya sudah sampai Siak IV. Bahkan mau dibangun lagi Siak V. Kita di Meranti satupun belum ada,” ucapnya.

Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, Meranti sepertinya punya harapan baru. Apalagi sudah ada komitmen, bahwa untuk pembangunan infrastruktur, Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi prioritas utama Pemprov Riau.

Mudah-mudahan saja, dengan di-back up Pemprov Riau, tekad yang kuat Bupati Meranti Irwan Nasir mengentaskan kemiskinan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia itu segera terwujud.(MC Riau)