News

Usulan PSBB, Khairul Umam: Rasionalisasi APBD harus dituntaskan dulu!

BENGKALIS- Usulan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bengkalis oleh 12 organisasi keagamaan mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu,  DPRD Bengkalis menilai sebelum PSBB diberlakukan maka rasionalisasi APBD harus dituntaskan terlebih dulu.

“Kita tidak berada dalam konteks setuju atau tidak PSBB ini diterapkan di Kabupaten Bengkalis, karena mekanismenya sudah ada. Satu hal yang terpenting kalau memang PSBB ini mau diterapkan adalah rasionalisasi APBD harus dituntaskan dulu, baik karena adanya penurunan pendapatan dampak dari menurunnya harga minyak dunia maupun menindaklanjuti SKB 2 menteri,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam kepada wartawan saat dimintai tanggapannya terkait usulan PSBB, Kamis (7/5/2020).

Dikatakan, konsekuennsi dari diterapkannya PSBB adalah Pemkab harus memastikan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. “Itu semua tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit sementara sampai sekarang kita belum menerima  laporan berapa kekuatan APBD kita pasca rasionalisasi,” ujar Khairul Umam.

Terkait adanya pernyataan dari Plh Bupati Bengkalis Bustami bahwasanya APBD hasil dari rasionalisasi sudah  dilaporkan ke Pusat, Khairul Umam mengatakan bisa jadi iya, tapi mungkin baru sebatas komunikasi lisan. Sepengetahuan dirinya, laporan secara tertulis belum ada, itu sebabnya Kabupaten Bengkalis masuk  sebagai salah satu kabupaten yang penyaluran DAU-nya ditunda sebesar 35% sebagaimana tertuang  dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.7/2020.

DPRD Bengkalis saat ini, sambung Khairul Umam, berada pada posisi ingin bersama-sama dengan Pemkab menyelesaikan berbagai persoalan terutama terkait penanganan Covid-19. Karena itu, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemkab perlu juga diketahui oleh DPRD sehingga DPRD bisa membantu mencarikan solusinya.
 
“Kita sudah dua kali menyurati Pak Plh Bupati terkait rasionalisasi anggaran ini. Kita ingin tahu detailnya seperti apa. Kita juga sudah meminta kepada Pak Plh Bupati untuk memberikan penjelasan kepada pimpinan DPRD, Senin 4 Mei kemarin tapi pak Plh berhalangan hadir,” ujar Khairul Umam.

Saat disinggung kemungkinan perlunya dibentuk pansus terkait dengan penanganan Covid-19, Khairul Umam mengatakan beberapa waktu lalu unsur pimpinan sudah mengadakan rapat terbatas melalui video conferene dan memang ada wacana untuk membentuk pansus.

“Wacana tersebut memang ada tapi kan ada prosesnya, dibahas di Banmus kemudian disahkan dalam sidang paripurna. Kita lihat saja nanti ya,” ujarnya lagi.



[Ikuti RiauTime.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 082387131915
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan RiauTime.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan