ROHIL - DPRD Rokan Hilir bersama organisasi pemerintah daerah melakukan hearing membahas permasalahan bantuan Covid-19. Hearing berlangsung di ruang paripurna DPRD Rohil dan diharapkan bisa tercapai target kejelasan informasi. 

Pertemuan diikuti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir. Dipimpin Ketua Komisi D DPRD Rohil Elfarinda S.Pd, dan Wakil Ketua Komisi D Syamsudin SP, serta didampingi Wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE, bersama Wakil Ketua III Hamzah MSi, MM. 

Ketua Komisi D DPRD Rohil mengatakan bahwa hearing dilakukan guna membahas masalah berita miring mengenai bantuan Covid-19. 

"Alhamdulillah berita miring tentang bantuan Covid selama ini terjawab sudah, dan kami bisa dengan leluasa menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Elfarinda, Kamis (11/6/2020).

Lanjut Ketua Komisi D, adanya berita pemotongan bantuan atau bantuan tidak tepat sasaran di tengah masyarakat seperti Bansos, BLT dan lain sebagainya itu sudah terjawab dengan jelas. Keterangan yang disampaikan OPD-OPD sangat memuaskan. 

"Jadi, bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Covid-19, maka akan dimasukan ke pembaharuan data melalui desa," ungkapnya. 

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi D Syamsudin SP menyampaikan bahwa hearing berjalan lancar tidak ada kekecewaan. 

"Insyaallah data sudah bagus dan print data sudah diperbaiki. Namun juga harus ada tindak lanjut pembicaraan karena Covid-19 belum selesai," ujar politisi PKS ini.

Semua pertanyaan yang disampaikan, tambah dia, dijawab dengan baik oleh OPD terkait, baik mengenai semua jenis bantuan dan lain sebagainya dianggap sudah cukup. 

"Kami juga memberikan apresiasi positif terhadap kinerja bagus Dinas Kesehatan, dimana Rohil sampai saat ini zero Covid-19 dan diharapkan tetap zero sampai kedepannya," pungkasnya. (Rif)