<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Latest Posts</title><link>https://www.riautime.com/</link><description>Latest posts of our site.</description><atom:link href="https://www.riautime.com/rss" rel="self" type="application/rss+xml" /><item><title>Bupati Asmar Tekankan Tiga Prioritas Pembangunan Meranti dalam KUA&#45;PPAS 2027</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12358/bupati-asmar-tekankan-tiga-prioritas-pembangunan-meranti-dalam-kuappas-2027</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&#45;PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Senin (16/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, hadir dalam rapat paripurna tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapat paripurna tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027. Kesepakatan KUA&#45;PPAS menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menegaskan bahwa penyusunan KUA&#45;PPAS 2027 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang&#45;undangan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan yang konkret dan terukur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, arah kebijakan anggaran tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Asmar menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2027 memiliki peran strategis sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Setidaknya terdapat tiga prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran tersebut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor pertanian dan berbagai komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan pemerataan dan keandalan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang berkualitas. Pemerintah daerah memandang bahwa pelayanan publik yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ketiga, pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan secara tepat sasaran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati menekankan bahwa seluruh agenda prioritas tersebut harus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atas kerja sama, waktu, tenaga, serta pemikiran yang telah dicurahkan selama proses pembahasan KUA&#45;PPAS APBD 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurut Asmar, dinamika pembahasan, perbedaan pandangan, hingga berbagai masukan kritis yang disampaikan dalam rapat kerja merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan bentuk tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar&#45;besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,&quot; demikian substansi penegasan Bupati dalam sambutannya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lebih lanjut, Asmar menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA&#45;PPAS bukanlah akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi pijakan awal untuk memasuki tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia berharap, dokumen RAPBD yang nantinya disusun dapat mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis, berimbang, serta benar&#45;benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, Bupati menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti hasil pembahasan secara cepat, cermat, dan terukur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA&#45;SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., dalam penyampaian agenda rapat menjelaskan bahwa Rapat Paripurna dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts&#45;DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Agenda pokok rapat tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&#45;PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ardiansyah menjelaskan, pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan tersebut juga mengacu pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 ayat (6), yang mengatur bahwa Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam prosesnya, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap KUA&#45;PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati proyeksi struktur APBD murni 2027 dengan total anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat paripurna, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendapatan tersebut bersumber dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dengan komposisi tersebut, terdapat proyeksi defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp2.600.000.000. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil atau Rp0, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dengan demikian, total proyeksi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dalam pembahasan KUA&#45;PPAS sebesar Rp1,068 triliun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Besaran tersebut masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA&#45;PPAS dan akan menjadi acuan dalam tahapan penyusunan serta pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang&#45;undangan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Di akhir rapat, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA&#45;PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 telah terlaksana dengan baik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pimpinan DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kesepakatan KUA&#45;PPAS 2027 ini sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun mendatang, dengan harapan program&#45;program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/43563701027-img-20261117-wa0021.jpg"/><pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:00:00 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12358/bupati-asmar-tekankan-tiga-prioritas-pembangunan-meranti-dalam-kuappas-2027</guid></item><item><title>KUA&#45;PPAS Perubahan APBD Meranti 2026 Disepakati</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12357/kuappas-perubahan-apbd-meranti-2026-disepakati</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&#45;PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah memastikan anggaran perubahan akan diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA&#45;PPAS Perubahan APBD 2026 oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dan Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali dalam rapat paripurna di Balai Sidang DPRD Meranti, Jumat (25/9/2026) malam.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Anton Shidarta, Wakil Ketua DPRD Jack Ardiansyah, anggota DPRD, unsur Forkopimda serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati Asmar mengatakan, kesepakatan perubahan KUA&#45;PPAS menjadi bagian penting dalam upaya mempertajam prioritas pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang&#45;undangan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Penggunaan anggaran harus difokuskan pada kegiatan prioritas yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, seluruh program harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Asmar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, penajaman program dalam Perubahan APBD 2026 harus tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD serta perubahan RKPD Tahun 2026.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Asmar juga mengapresiasi DPRD Meranti yang telah bersama&#45;sama membahas perubahan KUA&#45;PPAS. Ia menyebut berbagai pandangan, masukan, dialog hingga perbedaan pendapat selama proses pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dalam menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Seluruh proses tersebut harus bermuara pada tujuan bersama, yakni memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujarnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam rapat tersebut dijelaskan, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah menghasilkan sejumlah perubahan pada struktur APBD 2026.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pimpinan sidang Anton Shidarta, SH, MH, menyampaikan pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp1,120 triliun dalam APBD Murni 2026 meningkat menjadi sekitar Rp1,123 triliun, atau bertambah Rp2,97 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp223,50 miliar menjadi Rp224,36 miliar, atau bertambah sekitar Rp857,72 juta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara pendapatan daerah dari komponen selain PAD meningkat dari Rp897,21 miliar menjadi Rp899,33 miliar, atau bertambah sekitar Rp2,12 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Di sisi belanja, anggaran yang sebelumnya sebesar Rp1,162 triliun disesuaikan menjadi sekitar Rp1,126 triliun, atau berkurang sekitar Rp36,29 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penyesuaian belanja tersebut turut menurunkan defisit anggaran. Defisit yang sebelumnya mencapai Rp41,69 miliar menjadi sekitar Rp2,41 miliar, atau berkurang sekitar Rp39,27 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara pembiayaan daerah, termasuk penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, disesuaikan dari Rp41,69 miliar menjadi Rp2,66 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati Asmar kemudian menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan diminta berpedoman pada pagu dan prioritas yang telah disepakati. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada penganggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas dan tidak memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, harus segera ditindaklanjuti secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang&#45;undangan,” kata Asmar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia berharap kesepakatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepentingan masyarakat serta memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan yang efektif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Mari bersama&#45;sama membangun daerah menuju Meranti Agamis, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selain penandatanganan KUA&#45;PPAS Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga diisi pembacaan laporan Panitia Kerja oleh juru bicara Eka Yusnita serta persetujuan dan pengesahan rancangan peraturan DPRD tentang perubahan kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/54970319452-01m3d4yksry7htdkp4hec9sg6w.jpg"/><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 19:30:00 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12357/kuappas-perubahan-apbd-meranti-2026-disepakati</guid></item><item><title>Defisit APBD&#45;P Meranti Rp2,41 Miliar, Fraksi Gerindra Warning Risiko Tunda Bayar</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12356/defisit-apbdp-meranti-rp241-miliar-fraksi-gerindra-warning-risiko-tunda-bayar</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – Fraksi Gerindra DPRD Kepulauan Meranti mengingatkan pemerintah lebih selektif membelanjakan anggaran pada sisa 2026. Risiko tunda bayar menjadi salah satu sorotan di tengah waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tersisa kurang dari tiga bulan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juru Bicara Fraksi Gerindra Mulyono, S.E., M.I.Kom. mengatakan penyampaian Ranperda APBD&#45;P dinilai terlambat sehingga waktu untuk mendalami, menganalisis dan membahas anggaran semakin terbatas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Berdasarkan postur yang dicermati Gerindra, pendapatan daerah berada sekitar Rp1.123.703.571.669,19, sementara belanja daerah mencapai Rp1.126.121.071.979.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp2.661.967.700,82 yang bersumber dari SiLPA APBD 2025. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan disebut sebesar Rp244.467.471.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dengan postur tersebut, Gerindra mencatat defisit APBD&#45;P sebesar Rp2.417.500.279,82.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar dalam melaksanakan Perubahan APBD Tahun 2026 lebih selektif dengan memperhatikan belanja yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” kata Mulyono dalam paripurna DPRD, Minggu (27/9/2026) malam.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gerindra menilai defisit formal tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Namun fraksi itu mengingatkan adanya risiko kewajiban fiskal yang lebih besar dan menyebut defisit riil terbuka dapat mencapai lebih dari Rp120 miliar apabila beban yang harus diselesaikan turut diperhitungkan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gerindra juga mencatat adanya kenaikan transfer keuangan daerah sekitar Rp47 miliar. Dana Bagi Hasil (DBH) disebut naik lebih dari Rp22 miliar atau 33,19 persen, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah lebih dari Rp25 miliar atau 4,67 persen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kenaikan tersebut diharapkan memperluas ruang fiskal Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sorotan lain diarahkan kepada BLUD RSUD. Gerindra menyebut target pendapatan BLUD RSUD turun sekitar Rp42 miliar dibandingkan realisasi pendapatan 2025 yang mencapai lebih dari Rp48 miliar. Target pendapatan BLUD Puskesmas juga disebut turun lebih dari Rp1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gerindra meminta pengelolaan BLUD dievaluasi agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembiayaan operasional layanan kesehatan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anggaran guru di bawah Kementerian Agama dan program beasiswa juga diminta tetap tersedia sesuai kemampuan keuangan daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E. mengatakan pandangan fraksi menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan APBD&#45;P.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi&#45;fraksi DPRD,” kata Khalid.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/14162916202-screenshot_2026-11-17-15-00-21-967_com.jpg"/><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 18:30:00 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12356/defisit-apbdp-meranti-rp241-miliar-fraksi-gerindra-warning-risiko-tunda-bayar</guid></item><item><title>Revitalisasi Sekolah di Meranti Tembus 129 Unit, DPRD Bidik Kelanjutan pada 2027</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12355/revitalisasi-sekolah-di-meranti-tembus-129-unit-dprd-bidik-kelanjutan-pada-2027</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian dalam dialog antara Komisi III DPRD Kepulauan Meranti dan siswa SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Senin (26/10/2026). Dalam pertemuan itu, capaian revitalisasi sekolah turut dibahas sebagai bagian dari upaya menciptakan fasilitas belajar yang lebih layak.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Pazrul Amraini, S.Pd., memaparkan bahwa program revitalisasi sekolah telah menjangkau lebih banyak satuan pendidikan dibandingkan target awal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menjelaskan, dari target semula sebanyak 60 sekolah, realisasi program revitalisasi telah mencapai 129 sekolah. Capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk melanjutkan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Harapan kita, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini dapat terus berlanjut. Mudah&#45;mudahan pada tahun anggaran 2027 semakin banyak sekolah yang mendapatkan program revitalisasi,” ujarnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pazrul menilai, fasilitas sekolah yang memadai berperan penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Ruang belajar dan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman diharapkan membantu siswa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pembahasan tersebut berawal dari pertanyaan seorang siswa bernama Naufal mengenai reputasi sekolah dan upaya pemerintah memperbaiki infrastruktur pendidikan yang masih membutuhkan perhatian.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kunjungan edukasi itu berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kepulauan Meranti. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cun Cun, S.E., M.Si., bersama sejumlah anggota dewan lainnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selain membahas pembangunan sekolah, kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengenal secara langsung peran DPRD dalam pembangunan daerah. Antusiasme siswa dalam menyampaikan pertanyaan juga menjadi bagian penting dari dialog yang berlangsung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan ditutup dengan foto bersama anggota Komisi III DPRD Kepulauan Meranti dan siswa SMPN 1 Tebing Tinggi. Diharapkan, komunikasi antara lembaga legislatif dan dunia pendidikan dapat terus terjalin untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/62090297096-screenshot_2026-11-17-14-56-01-220_com.jpg"/><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:30:00 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12355/revitalisasi-sekolah-di-meranti-tembus-129-unit-dprd-bidik-kelanjutan-pada-2027</guid></item><item><title>Risau soal LGBT di Meranti, DPRD Gelar Rapat Bersama Sejumlah OPD</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12354/risau-soal-lgbt-di-meranti-dprd-gelar-rapat-bersama-sejumlah-opd</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mulai membahas persoalan LGBT bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat yang digelar di ruang Sekretariat DPRD, Senin (12/10/2026), itu menyoroti sejumlah langkah yang dinilai perlu dilakukan, mulai dari pembinaan remaja, pengawasan di sekolah, hingga evaluasi regulasi daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kepala Dinas Sosial Kepulauan Meranti, H. Rokhaizal, mengatakan hingga kini belum ada laporan khusus terkait persoalan LGBT yang diterima instansinya. Laporan yang masuk selama ini lebih banyak berkaitan dengan pornografi dan persoalan seksual.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dinas Sosial menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengedepankan pendekatan persuasif terhadap remaja yang berkumpul di luar rumah. Mereka dapat diimbau kembali ke rumah apabila situasinya dinilai memerlukan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dari sektor pendidikan, Irwanto mengatakan persoalan perilaku dan pergaulan remaja perlu mendapat perhatian sejak dini. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat, persoalan tersebut mulai terlihat pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sementara itu, pada jenjang sekolah dasar (SD), persoalan serupa belum terlihat secara signifikan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebagai langkah pencegahan, Dinas Pendidikan mengusulkan penguatan pembinaan dan pengawasan di sekolah. Salah satunya melalui pembentukan tim penanganan di bawah koordinasi kepala sekolah. Tim tersebut diharapkan dapat membantu pelaksanaan edukasi, pendampingan, serta penanganan siswa yang membutuhkan perhatian khusus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kepala Satpol PP, Boby Arfiyanda, menyatakan siap menindaklanjuti temuan di lapangan apabila dipastikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Penanganan tetap mengacu pada aturan dan kewenangan yang dimiliki.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dari sisi regulasi, perwakilan Bagian Hukum, Bona, menjelaskan bahwa persoalan ketertiban umum telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan ketentuan sanksi berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp2 juta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meski demikian, penerapan sanksi tetap harus mengacu pada pasal yang relevan dan prosedur hukum yang berlaku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anggota DPRD Noli Sugiharto menyoroti peran keluarga dalam memahami persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut dia, lingkungan keluarga dan proses tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian dalam upaya pembinaan generasi muda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Persoalan pendampingan psikologis juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Perwakilan sektor kesehatan, Ade Suhartian, mengatakan saat ini belum tersedia tenaga psikolog khusus untuk pendampingan dalam konteks persoalan yang dibahas. Penyediaan dukungan psikologis itu diharapkan dapat diupayakan ke depan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dinas Sosial juga mengakui keterbatasan tenaga psikolog. Karena itu, penguatan kapasitas tenaga pendidik dinilai penting agar pembinaan siswa tidak hanya bertumpu pada guru bimbingan dan konseling (BK), tetapi juga melibatkan tenaga pendidik lainnya sesuai kebutuhan siswa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dinas Pendidikan turut menyampaikan bahwa sosialisasi kepada orang tua atau wali murid telah dilakukan. Keterlibatan keluarga dinilai penting karena sebagian besar aktivitas remaja yang menjadi perhatian dalam rapat disebut berlangsung di luar lingkungan sekolah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anggota DPRD Cun Cun mengapresiasi masukan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Ia menilai pencegahan perlu dilakukan secara bersama&#45;sama, tidak hanya melalui pembinaan di sekolah, tetapi juga dengan melibatkan aparat terkait dalam patroli dan pembinaan remaja.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurut dia, tokoh agama, masyarakat, dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda. Pendekatan yang dilakukan perlu mengutamakan edukasi, komunikasi, dan pendampingan yang tepat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anggota DPRD M. Tofikurrohman meminta persoalan tersebut ditangani secara cepat dan responsif. Ia juga mendorong agar hasil pembahasan dan berbagai masukan dalam rapat disampaikan kepada pimpinan daerah sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara terkoordinasi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara itu, anggota DPRD Nina Surya Fitri menyoroti perlunya evaluasi terhadap regulasi daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Ia menilai aturan yang ada perlu dikaji kembali agar aspek pembinaan dan perlindungan terhadap pelajar mendapat perhatian memadai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurut Nina, pengaturan mengenai pembinaan pelajar perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mencegah persoalan sosial di kalangan generasi muda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DPRD Kepulauan Meranti mendorong agar penanganan persoalan tersebut tidak hanya mengandalkan penegakan aturan. Upaya pencegahan melalui pembinaan dan koordinasi lintas sektor juga dinilai penting.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, aparat terkait, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi memperkuat pembinaan generasi muda. Penanganan perlu dilakukan secara terarah, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan tumbuh kembang anak dan remaja.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/78029158552-screenshot_2026-11-17-14-51-23-071_com.jpg"/><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:00:00 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12354/risau-soal-lgbt-di-meranti-dprd-gelar-rapat-bersama-sejumlah-opd</guid></item><item><title>Bukan Sekadar Janji, DPRD dan Forkopimda Tagih Komitmen PLN Atasi Krisis Listrik Meranti</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12353/bukan-sekadar-janji-dprd-dan-forkopimda-tagih-komitmen-pln-atasi-krisis-listrik-meranti</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45;&amp;nbsp;Kesepakatan penanganan listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti diminta tidak berhenti sebagai berita acara. DPRD dan Forkopimda menunggu langkah nyata PLN untuk membuktikan komitmen memperbaiki pasokan listrik yang selama ini kerap terganggu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta mengatakan persoalan kelistrikan yang dibawa ke meja pertemuan merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini diterima legislatif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti,” ujar Antoni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam pertemuan bersama Pemkab, Forkopimda dan PLN di Aula Dinas PUPR Meranti, Selasa (15/9/2026), sejumlah langkah teknis akhirnya disepakati. Di antaranya penambahan daya melalui pengadaan mesin baru maupun pemanfaatan mesin yang dinilai masih layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak dan Teluk Buntal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoni menilai percepatan menjadi penting karena gangguan listrik telah dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hal senada disampaikan Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang. Mereka meminta kesepakatan yang telah dibuat segera diwujudkan agar persoalan tidak melebar menjadi gangguan sosial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat,” katanya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perwakilan Kapolres Kepulauan Meranti melalui Kasat Intelkam juga menyoroti belum adanya solusi permanen atas persoalan listrik. Bahkan, gangguan pasokan sebelumnya sempat memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi kantor PLN Selatpanjang.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar&#45;benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen,” ujarnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dari pihak PLN, Manajer UP3 Dumai Ahmad Meidiansyah memastikan hasil pertemuan akan diteruskan kepada General Manager PLN. PLN juga menyiapkan tambahan mesin untuk memperkuat sistem pembangkitan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salah satunya mesin sewa berkapasitas 2 MW yang ditargetkan masuk ke Lemang pada 19 Oktober 2026. Selain itu, dua mesin berkapasitas 400 kW dan 250 kW ditargetkan tiba pada 19 September, disusul mesin 500 kW pada 24 September.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Setelah tambahan mesin beroperasi, PLN berencana meredistribusi mesin yang sudah tersedia untuk memperkuat pasokan di Tanjung Samak dan Melibur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pertemuan tersebut ditutup dengan berita acara dan kesepakatan bersama. Kini, perhatian publik tertuju pada realisasi. Sebab, bagi masyarakat Meranti, yang dibutuhkan bukan lagi janji perbaikan, melainkan listrik yang benar&#45;benar menyala dan stabil.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/48980469158-screenshot_2026-11-17-14-47-38-021_com.jpg"/><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:30:00 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12353/bukan-sekadar-janji-dprd-dan-forkopimda-tagih-komitmen-pln-atasi-krisis-listrik-meranti</guid></item><item><title>Rekomendasi DPRD Jadi Acuan Perbaikan Pengelolaan APBD Meranti</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12352/rekomendasi-dprd-jadi-acuan-perbaikan-pengelolaan-apbd-meranti</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD, Kamis (30/7/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Ketiga Tahun Persidangan 2026 yang dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, SH., M.Si., dan Antoni Shidarta, SH., M.H.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebelum pengesahan, Badan Anggaran DPRD memaparkan hasil pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Setelah memperoleh persetujuan seluruh anggota dewan secara aklamasi, Ranperda kemudian disahkan dan dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam laporan Banggar disebutkan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,216 triliun dengan realisasi Rp991,59 miliar atau sekitar 81,51 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp111,59 miliar dari target Rp264,63 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp879,97 miliar atau 92,44 persen dari target Rp951,91 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Di sisi belanja, pemerintah daerah merealisasikan Rp991,49 miliar dari pagu Rp1,219 triliun atau sekitar 81,33 persen. Sementara penerimaan pembiayaan tercatat Rp2,56 miliar tanpa realisasi pengeluaran pembiayaan sehingga SiLPA Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,66 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengatakan persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut menjadi bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, proses pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berlangsung secara komprehensif, kritis, dan konstruktif sehingga menghasilkan berbagai masukan yang akan menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Berbagai rekomendasi strategis, baik terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi sisa anggaran (SiLPA), maupun peningkatan mutu layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kepulauan akan menjadi catatan penting untuk perbaikan kinerja keuangan kami pada tahun&#45;tahun mendatang,” ujar Bupati.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menegaskan keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurut H. Asmar, hasil pembahasan bersama DPRD menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang&#45;undangan. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/13999990558-screenshot_2026-11-17-14-39-06-919_com.jpg"/><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:40:50 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12352/rekomendasi-dprd-jadi-acuan-perbaikan-pengelolaan-apbd-meranti</guid></item><item><title>Cegah Kebakaran Lahan, Babinsa Ajak Warga Desa Insit Tingkatkan Kewaspadaan</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12351/cegah-kebakaran-lahan-babinsa-ajak-warga-desa-insit-tingkatkan-kewaspadaan</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Sertu Amsyaya.D, bersama masyarakat melaksanakan patroli Karhutla di Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (17/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama masyarakat melakukan pemantauan wilayah sekaligus memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sertu Amsyaya.D mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan perkebunan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patroli Karhutla ini dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kebakaran, khususnya di wilayah binaan Koramil 02/Tebing Tinggi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Berdasarkan hasil patroli dan pemantauan di lapangan, tidak ditemukan adanya kejadian Karhutla di Desa Insit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui patroli tersebut, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin baik antara Babinsa dan masyarakat dalam menjaga wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti agar terhindar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/87428234507-img-20261117-wa0017_copy_405x304.jpg"/><pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:08:56 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12351/cegah-kebakaran-lahan-babinsa-ajak-warga-desa-insit-tingkatkan-kewaspadaan</guid></item><item><title>Tanamkan Nilai&#45;Nilai Pancasila, Babinsa Ajak Masyarakat Selatpanjang Kota Jaga Kerukunan</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12350/tanamkan-nilainilai-pancasila-babinsa-ajak-masyarakat-selatpanjang-kota-jaga-kerukunan</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan serta memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Sertu Pardin Paramay &amp;nbsp;melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (17/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.44 WIB tersebut merupakan bagian dari upaya Babinsa dalam menanamkan nilai&#45;nilai luhur Pancasila serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan tersebut, Sertu Pardin Paramay memberikan pemahaman mengenai butir&#45;butir Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pentingnya menjaga dan melestarikan nilai&#45;nilai budaya dan keagamaan dalam kehidupan sehari&#45;hari.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Babinsa juga mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga toleransi, saling menghormati, mempererat tali silaturahmi, serta hidup rukun dalam bermasyarakat demi mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kegiatan Komsos ini, diharapkan masyarakat semakin memahami dan mengamalkan nilai&#45;nilai Pancasila dalam kehidupan sehari&#45;hari serta terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selama kegiatan berlangsung, situasi dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/38706790014-img-20261117-wa0014_copy_834x625.jpg"/><pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:05:39 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12350/tanamkan-nilainilai-pancasila-babinsa-ajak-masyarakat-selatpanjang-kota-jaga-kerukunan</guid></item><item><title>DPRD Meranti Sepakati Prioritas Pembangunan 2027, Ekonomi dan Kemiskinan Jadi Fokus</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12349/dprd-meranti-sepakati-prioritas-pembangunan-2027-ekonomi-dan-kemiskinan-jadi-fokus</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – Percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan menjadi tiga agenda utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ketiga agenda tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&#45;PPAS) APBD 2027 antara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan pemerintah daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arah kebijakan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dalam Rapat Paripurna Ke&#45;7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026), setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA&#45;PPAS 2027 bersama pimpinan DPRD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah SH MSi, didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali SE dan Wakil Ketua Antoni Shidarta SH MH. Hadir pula Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam sambutannya, Asmar menegaskan bahwa penyusunan arah kebijakan anggaran 2027 harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selain itu, kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan agar sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada potensi wilayah Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara pada sektor pelayanan publik, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar menjadi bagian dari prioritas pembangunan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pemerintah daerah berharap ketersediaan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang dapat diandalkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk warga yang berada di wilayah terpencil dan antarpulau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Agenda berikutnya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Asmar menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program agar bantuan dan intervensi pemerintah benar&#45;benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, ketiga agenda tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa pengelolaan anggaran yang baik. Karena itu, setiap program prioritas harus disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan tersebut, Asmar juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan selama pembahasan KUA&#45;PPAS 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menilai perbedaan pandangan dan berbagai masukan kritis dari anggota dewan merupakan bagian dari proses demokrasi sekaligus bentuk tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bagi pemerintah daerah, setiap masukan tersebut penting untuk memastikan rencana penggunaan anggaran disusun secara cermat. Sebab, APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen utama dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Asmar menegaskan, setiap rupiah dalam APBD Kepulauan Meranti harus dimanfaatkan sebesar&#45;besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan yang telah ditandatangani juga tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur dan memberikan hasil nyata.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Karena itu, setelah penandatanganan KUA&#45;PPAS, Asmar menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seluruh perangkat daerah diminta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA&#45;SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penyusunan tersebut harus dilakukan secara terarah agar setiap program dan kegiatan memiliki sasaran serta ukuran keberhasilan yang jelas. Selanjutnya, dokumen RKA&#45;SKPD akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati juga mengajak DPRD dan seluruh unsur pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam menjalankan agenda pembangunan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, perbedaan peran dan fungsi antara eksekutif dan legislatif harus tetap bermuara pada satu tujuan, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Marilah kita bersama&#45;sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti demi mewujudkan masyarakat yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” ujar Bupati Asmar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia berharap kolaborasi yang terbangun selama pembahasan KUA&#45;PPAS dapat terus dipertahankan hingga seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 selesai. Dengan perencanaan matang dan penganggaran yang bertanggung jawab, program pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/18155399961-img-20261117-wa0007.jpg"/><pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:45:35 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12349/dprd-meranti-sepakati-prioritas-pembangunan-2027-ekonomi-dan-kemiskinan-jadi-fokus</guid></item><item><title>DPRD dan Bupati Meranti Sepakati KUA&#45;PPAS 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,065 Triliun</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12348/dprd-dan-bupati-meranti-sepakati-kuappas-2027-pendapatan-daerah-diproyeksikan-rp1065-triliun</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&#45;PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dalam Rapat Paripurna Ke&#45;7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Meranti tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah SH MSi, didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali SE dan Wakil Ketua Antoni Shidarta SH MH. Turut hadir Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebelum penandatanganan, pembahasan KUA&#45;PPAS telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan mencakup proyeksi pendapatan, rencana belanja, serta kebutuhan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran mendatang.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang menandatangani daftar hadir. Jumlah tersebut dinyatakan memenuhi kuorum sehingga rapat dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Setelah pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan, seluruh peserta yang hadir menyatakan setuju secara aklamasi. Kesepakatan kemudian disahkan dengan ketukan palu dan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Berdasarkan hasil pembahasan, total postur APBD Murni Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.065.413.121.980. Sumbernya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp879.876.360.418.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Meranti. Sementara PAD diproyeksikan menyumbang sekitar Rp185,53 miliar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Di sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dengan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.600.000.000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0 sehingga pembiayaan netto juga mencapai Rp2,6 miliar. Nilai tersebut digunakan untuk menutup defisit sehingga struktur anggaran berada dalam posisi seimbang.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran selama proses pembahasan KUA&#45;PPAS 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Namun, penandatanganan nota kesepakatan bukanlah akhir dari proses penyusunan anggaran, melainkan menjadi dasar untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Asmar berharap kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi landasan dalam menyusun APBD yang realistis, berimbang, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia juga menilai berbagai dinamika selama pembahasan, termasuk perbedaan pandangan, perdebatan, dan masukan kritis dari anggota dewan, merupakan bagian dari proses demokrasi dan tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meski telah disepakati, KUA&#45;PPAS masih menjadi dokumen kebijakan umum dan plafon anggaran sementara. Rincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran akan dituangkan lebih lanjut melalui tahapan penyusunan APBD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang&#45;undangan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, TAPD bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya akan menindaklanjuti hasil pembahasan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA&#45;SKPD).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dokumen tersebut nantinya menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/78506155281-img-20261117-wa0004.jpg"/><pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:00:00 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12348/dprd-dan-bupati-meranti-sepakati-kuappas-2027-pendapatan-daerah-diproyeksikan-rp1065-triliun</guid></item><item><title>Dorong UMKM Lebih Berdaya Saing, Dyan Desmanengsih Tekankan Pentingnya Legalitas Usaha</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12347/dorong-umkm-lebih-berdaya-saing-dyan-desmanengsih-tekankan-pentingnya-legalitas-usaha</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dyan Desmanengsih S.Sos., M.IP, mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Selain memperkuat legalitas usaha, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hal itu disampaikan Dyan saat menggelar kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi serta UMKM. Kegiatan tersebut didampingi suaminya, Sahala Marulitua Hutajulu, serta dihadiri tokoh masyarakat, Ketua RT, pelaku UMKM, dan warga setempat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan diawali dengan pembukaan, doa bersama, dan sambutan Ketua RT, Erizam. Dia mengapresiasi dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi penyebarluasan perda. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam sambutannya, Dyan menjelaskan bahwa lahirnya Perda Nomor 10 Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Sektor tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;UMKM bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, perda ini hadir agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan, pembinaan, hingga akses pengembangan usaha yang lebih baik,&quot; ujar Dyan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Agar materi lebih mudah dipahami, Dyan mengemas sosialisasi dengan pendekatan interaktif. Tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, dia juga mengajak peserta mengikuti kuis seputar isi Perda Nomor 10 Tahun 2024.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sejumlah pertanyaan sederhana diberikan kepada peserta, mulai dari tujuan perda, kewajiban pemerintah, hingga hak&#45;hak pelaku UMKM. Cara tersebut membuat suasana kegiatan lebih hidup. Warga tampak antusias mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan, bahkan saling berdiskusi mengenai materi yang disampaikan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Saya senang belajar sekaligus berbagi melalui metode kuis. Dengan cara seperti ini masyarakat lebih mudah mengingat isi perda, lebih aktif berdiskusi, dan diharapkan semakin melek terhadap regulasi yang dibuat untuk kepentingan mereka sendiri,&quot; kata Dyan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara itu, pemateri Fakhru menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2024, pemerintah daerah tidak hanya bertugas membuat regulasi. Pemerintah juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pendampingan, membantu pemasaran produk, membuka akses pembiayaan, hingga meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dia juga memaparkan tujuan perda sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yakni memberdayakan, mengembangkan, dan melindungi UMKM, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam sesi dialog, masyarakat turut menyampaikan sejumlah pertanyaan. Salah satunya mengenai peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha, apakah sebatas membuat aturan atau juga berkewajiban memberikan dukungan secara langsung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menanggapi hal tersebut, Dyan menegaskan bahwa perda menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk hadir melalui berbagai program pemberdayaan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Persoalan legalitas usaha juga menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut. Dyan mengingatkan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Sebab, masih banyak pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya selama bertahun&#45;tahun, tetapi belum memiliki NIB. Kondisi ini dapat menjadi kendala ketika mereka mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selain legalitas, pelaku UMKM juga didorong untuk tidak hanya berfokus pada persoalan modal. Kualitas produk, kemasan, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital dan marketplace perlu menjadi perhatian agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Persaingan usaha saat ini semakin berkembang. Produk lokal harus mampu bersaing melalui kualitas, kemasan yang baik, serta pemasaran digital. Pemerintah telah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pelatihan, pendampingan, kemitraan, hingga akses pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024,&quot; jelasnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan itu, Dyan yang juga merupakan pelaku usaha di bidang hijab, kosmetik, dan skincare mengajak masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan berbagai program pemerintah yang berpihak kepada UMKM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan perda belum berjalan secara optimal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menutup kegiatan, Dyan berharap penyebarluasan perda tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar&#45;benar mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, keberhasilan penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2024 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan demikian, koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat semakin maju, mandiri, dan berdaya saing.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/91879522375-screenshot_2026-11-17-10-33-39-611_com.jpg"/><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 10:34:15 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12347/dorong-umkm-lebih-berdaya-saing-dyan-desmanengsih-tekankan-pentingnya-legalitas-usaha</guid></item><item><title>Sosialisasikan Perda Cagar Budaya, Khalid Ali Ajak Masyarakat Lestarikan Warisan Melayu</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12346/sosialisasikan-perda-cagar-budaya-khalid-ali-ajak-masyarakat-lestarikan-warisan-melayu</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H Khalid Ali SE mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian warisan budaya Melayu. Upaya tersebut dinilai penting agar kekayaan adat dan tradisi daerah tetap terjaga serta dikenal oleh generasi mendatang.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajakan itu disampaikan Khalid saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Jalan Rambutan, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Sabtu (2/5/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan tersebut turut dihadiri Ananda Putri Khadijah SE MA, yang dikenal sebagai salah satu putri pejuang Meranti, Lurah Teluk Belitung Mashuri ST beserta staf, ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan itu, Lurah Teluk Belitung Mashuri mengungkapkan bahwa wilayahnya memiliki salah satu objek cagar budaya, yakni masjid pertama di Teluk Belitung. Bangunan tersebut menyimpan nilai sejarah karena menjadi salah satu bangunan awal yang berdiri di daerah itu, meskipun saat ini tidak banyak lagi bagian asli yang tersisa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurut Mashuri, sosialisasi perda tentang pengelolaan cagar budaya sangat tepat dilaksanakan di Teluk Belitung. Dia pun mengimbau masyarakat agar mengikuti dan menyimak dengan baik materi yang disampaikan narasumber.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aspirasi juga disampaikan salah seorang warga yang berharap Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Merbau terus berperan aktif dalam menjaga adat dan budaya Melayu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Warga tersebut mengusulkan agar gedung LAMR dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan budaya. Di antaranya untuk mengembangkan pencak silat, kompang, gendang, serta berbagai tarian khas Melayu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara itu, Khalid Ali menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perda pengelolaan cagar budaya dan wisata perlu terus ditingkatkan. Menurut dia, warisan budaya Melayu memiliki banyak bentuk yang harus dijaga, mulai dari tarian tradisional hingga permainan rakyat seperti kompang, gendang, gasing, layang&#45;layang, dan congklak.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Termasuk seni bela diri pencak silat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Melayu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dia menilai, menghidupkan kembali berbagai kegiatan budaya di tengah masyarakat tidak hanya menjadi upaya menjaga warisan leluhur, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Khalid juga mendorong agar kegiatan budaya dikemas dalam agenda rutin tahunan. Sejumlah kegiatan yang dapat digelar di antaranya perlombaan gasing, pencak silat, tarik upih, dan permainan tradisional lainnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dengan begitu, generasi muda diharapkan semakin mengenal dan tertarik untuk melestarikan budaya lokal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kegiatan tersebut, Ananda Putri Khadijah turut memberikan pemaparan mengenai cagar budaya. Dia menjelaskan bahwa cagar budaya mencakup benda, bangunan, maupun pusaka peninggalan sejarah yang memiliki nilai penting.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contohnya, keris yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun serta bangunan tua yang memiliki nilai sejarah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penjelasan yang disampaikan secara sederhana dan terperinci tersebut membantu masyarakat memahami benda maupun bangunan yang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/80373103635-screenshot_2026-11-17-10-26-13-011_com.jpg"/><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:27:42 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12346/sosialisasikan-perda-cagar-budaya-khalid-ali-ajak-masyarakat-lestarikan-warisan-melayu</guid></item><item><title>Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama MPA Patroli di Desa Insit</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12345/cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-babinsa-koramil-02tebing-tinggi-bersama-mpa-patroli-di-desa-insit</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam upaya mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karlahut), Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Serda Muherli, bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) melaksanakan patroli Karlahut di Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama MPA melakukan pemantauan wilayah sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serda Muherli mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta bersama&#45;sama menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patroli Karlahut tersebut dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai langkah pencegahan dini guna mengantisipasi terjadinya kebakaran, khususnya di wilayah binaan Koramil 02/Tebing Tinggi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ditemukan adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Desa Insit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan patroli berlangsung dalam keadaan aman dan lancar. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya Karlahut di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/8755408722-img-20261024-wa0002(1)_copy_418x313.jpg"/><pubDate>Mon, 16 Nov 2026 14:19:06 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12345/cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-babinsa-koramil-02tebing-tinggi-bersama-mpa-patroli-di-desa-insit</guid></item><item><title>Jaga Kebersihan Lingkungan, Babinsa Ajak Masyarakat Selatpanjang Barat Tingkatkan Gotong Royong</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12344/jaga-kebersihan-lingkungan-babinsa-ajak-masyarakat-selatpanjang-barat-tingkatkan-gotong-royong</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Serka A. Harianja, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan yang berlangsung pada pukul 08.30 WIB tersebut dimanfaatkan Babinsa untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, terutama dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan itu, Serka A. Harianja mengimbau masyarakat agar rutin melaksanakan kegiatan gotong royong bersama di lingkungan kelurahan guna menjaga kebersihan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Babinsa juga menyampaikan bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian sosial perlu terus dipelihara agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, dan harmonis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kegiatan Komsos tersebut, diharapkan hubungan baik antara Babinsa dan masyarakat semakin erat serta tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan keharmonisan lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/92921766815-img-20261116-wa0025_copy_971x728.jpg"/><pubDate>Mon, 16 Nov 2026 14:15:46 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12344/jaga-kebersihan-lingkungan-babinsa-ajak-masyarakat-selatpanjang-barat-tingkatkan-gotong-royong</guid></item><item><title>Cegah Karhutla, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Bersama MPA Patroli di Desa Lemang</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12343/cegah-karhutla-babinsa-koramil-02tebing-tinggi-bersama-mpa-patroli-di-desa-lemang</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Pratu Riski Nurdiansah, bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) melaksanakan patroli Karhutla di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (13/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama MPA melakukan pemantauan wilayah sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pratu Riski Nurdiansah mengajak masyarakat untuk bersama&#45;sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, lahan, dan perkebunan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patroli Karhutla ini dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai langkah pencegahan dini guna mengantisipasi terjadinya kebakaran, khususnya di wilayah binaan Koramil 02/Tebing Tinggi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Berdasarkan hasil patroli, tidak ditemukan adanya kejadian Karhutla di wilayah Desa Lemang.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan lancar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diharapkan melalui patroli rutin ini, kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam mencegah Karhutla semakin meningkat.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/70691461316-img-20261115-wa0053.jpg"/><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 13:13:02 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12343/cegah-karhutla-babinsa-koramil-02tebing-tinggi-bersama-mpa-patroli-di-desa-lemang</guid></item><item><title>Tanamkan Nilai&#45;Nilai Pancasila, Babinsa Ajak Masyarakat Desa Insit Jaga Kerukunan</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12342/tanamkan-nilainilai-pancasila-babinsa-ajak-masyarakat-desa-insit-jaga-kerukunan</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan serta memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Sertu Amsyaya.D, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat di Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Minggu (15/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan yang dimulai pukul 09.44 WIB tersebut dilaksanakan sebagai upaya menanamkan nilai&#45;nilai luhur Pancasila serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan tersebut, Sertu Amsyaya.D menyampaikan sosialisasi mengenai butir&#45;butir Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pentingnya melestarikan nilai&#45;nilai budaya dan keagamaan dalam kehidupan sehari&#45;hari.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Babinsa juga mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga toleransi, saling menghormati, mempererat tali silaturahmi, dan hidup rukun dalam lingkungan bermasyarakat demi terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kegiatan Komsos ini, diharapkan masyarakat semakin memahami dan mengamalkan nilai&#45;nilai Pancasila serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan di lingkungan desa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selama kegiatan berlangsung, situasi dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/65009449295-img-20261115-wa0052.jpg"/><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 13:10:13 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12342/tanamkan-nilainilai-pancasila-babinsa-ajak-masyarakat-desa-insit-jaga-kerukunan</guid></item><item><title>Meranti Raih Peringkat Pertama UHC 2026 di Riau, Cakupan Kepesertaan Capai 101,5 Persen</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12341/meranti-raih-peringkat-pertama-uhc-2026-di-riau-cakupan-kepesertaan-capai-1015-persen</link><description>&lt;p&gt;PEKANBARU &#45; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih peringkat pertama dalam capaian Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 tingkat Provinsi Riau. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, kepada Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prestasi ini diraih berkat capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencapai 101,5 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 96,74 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepulauan Meranti pada posisi tertinggi di antara delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memenuhi target UHC tahun 2026.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Bahkan, Kepulauan Meranti telah mencapai status UHC sejak Oktober 2021 dan mampu mempertahankannya hingga saat ini.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, melalui Kepala Dinas Kesehatan, Ade Suhartian, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja keras seluruh pihak dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti,&quot; ungkap Ade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia mengatakan, penghargaan tersebut bukan semata&#45;mata keberhasilan pemerintah daerah, melainkan hasil kerja sama dan sinergi berbagai pihak, mulai dari BPJS Kesehatan, perangkat daerah, tenaga kesehatan hingga seluruh elemen masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, serta memastikan tidak ada masyarakat Kepulauan Meranti yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya,&quot; tegasnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bupati dikatakan Ade berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Semoga komitmen untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Meranti yang sehat, sejahtera, dan terlindungi dapat terus kita tingkatkan,&quot; harapnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau turut menerapkan pola pembiayaan bersama atau budget sharing untuk mendukung pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Program tersebut mencakup sebanyak 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten/kota se&#45;Provinsi Riau. Melalui skema pembiayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menanggung 55 persen iuran peserta, sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Skema ini merupakan salah satu bentuk sinergi pemerintah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan semakin banyak warga dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui Program JKN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Secara umum, Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh penduduk, atau minimal 95 persen dari total populasi, terdaftar sebagai peserta JKN. UHC tidak hanya berorientasi pada cakupan kepesertaan, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, mulai dari upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif hingga paliatif tanpa terkendala persoalan biaya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pada tahun 2026, terdapat delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berhasil memenuhi target UHC, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Siak, serta Kota Pekanbaru dan Dumai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dengan raihan peringkat pertama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap capaian UHC dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak hanya dari sisi cakupan kepesertaan, tetapi juga tingkat keaktifan peserta serta kualitas pelayanan kesehatan yang mudah, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/44679538902-img-20261114-wa0008.jpg"/><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 11:26:22 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12341/meranti-raih-peringkat-pertama-uhc-2026-di-riau-cakupan-kepesertaan-capai-1015-persen</guid></item><item><title>Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan, Babinsa Bersama Linmas Patroli di Desa Bantar</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12340/cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-babinsa-bersama-linmas-patroli-di-desa-bantar</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Serma E. Sembiring, bersama anggota Linmas Desa Bantar melaksanakan patroli Karhutla di Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (14/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama Linmas melakukan pemantauan wilayah sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas memerun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membakar sampah sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran yang berpotensi meluas ke kawasan hutan, lahan, dan perkebunan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serma E. Sembiring menyampaikan bahwa patroli Karhutla dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai langkah antisipasi serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dari hasil patroli yang dilaksanakan, tidak ditemukan adanya titik api maupun kejadian Karhutla di wilayah Desa Bantar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan patroli berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kerja sama yang baik antara Babinsa, Linmas, dan masyarakat dalam menjaga wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/69832328214-img-20261114-wa0006.jpg"/><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 11:23:34 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12340/cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-babinsa-bersama-linmas-patroli-di-desa-bantar</guid></item><item><title>Babinsa Ajak Masyarakat Banglas Tingkatkan Gotong Royong dan Jaga Keamanan Lingkungan</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12339/babinsa-ajak-masyarakat-banglas-tingkatkan-gotong-royong-dan-jaga-keamanan-lingkungan</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan keamanan lingkungan, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Sertu Herman Saputra, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (14/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 09.15 WIB tersebut dimanfaatkan Babinsa untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, terutama menghadapi cuaca yang tidak menentu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan itu, Sertu Herman Saputra mengimbau masyarakat agar meningkatkan kegiatan gotong royong serta melaksanakan patroli bersama di sekitar lingkungan desa guna menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia juga mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkuat hubungan silaturahmi antarwarga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kegiatan Komsos tersebut, diharapkan hubungan baik antara Babinsa dan masyarakat semakin erat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dalam menjaga lingkungan desa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/7259879211-img-20261114-wa0004.jpg"/><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 11:21:08 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12339/babinsa-ajak-masyarakat-banglas-tingkatkan-gotong-royong-dan-jaga-keamanan-lingkungan</guid></item><item><title>Hari Guru Nasional 2026, Sekda Meranti Ingatkan Guru Pentingnya Keteladanan dan Pembentukan Karakter</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12338/hari-guru-nasional-2026-sekda-meranti-ingatkan-guru-pentingnya-keteladanan-dan-pembentukan-karakter</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke&#45;81 Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), H. Sudandri Jauzah, S.H., menghadiri kegiatan Semarak Hari Guru Nasional yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Sabtu (14/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para tenaga pendidik untuk mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, sekaligus meningkatkan komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pazrul Amraini, S.Pd.I., Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Alfian Husin, M.Pd., Ketua Panitia Hj. Nuryaningsih, S.Pd., serta para guru dari berbagai jenjang pendidikan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ketua Panitia, Hj. Nuryaningsih, S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan Hari Guru Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan juga menjadi wadah silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di kalangan pendidik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan Semarak Hari Guru Nasional telah berlangsung sejak 11 November 2026 dengan melibatkan para guru dalam berbagai perlombaan olahraga dan seni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sejumlah perlombaan yang digelar di antaranya bola voli di Lapangan Tapedo, bulu tangkis di Lapangan Morsia, Jalan Perjuangan, serta tenis meja di kawasan Opai. Selain itu, lomba solo song juga dilaksanakan di Gedung MAN 1 Kepulauan Meranti pada sore hari sebelumnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Alhamdulillah, seluruh rangkaian perlombaan telah terlaksana dan para juara juga sudah kita dapatkan. Untuk hari ini, kegiatan difokuskan pada fun game yang diikuti seluruh kawan&#45;kawan guru,&quot; ungkap Nuryaningsih.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menyebutkan, kegiatan tersebut melibatkan para guru dari tujuh ranting di Kecamatan Tebing Tinggi. Setiap ranting menaungi sekitar 15 hingga 17 satuan pendidikan, mulai dari TK/RA, SD, SMP hingga SMA/MA dan SMK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, para guru merupakan ujung tombak pembangunan pendidikan. Karena itu, momentum kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan energi positif dan semangat baru bagi para pendidik dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nuryaningsih juga mengapresiasi seluruh panitia, kepala sekolah, kepala madrasah, serta anggota organisasi yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama menyukseskan kegiatan tersebut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Organisasi ini berjalan karena kebersamaan kita. Kegiatan ini disponsori dan didukung oleh kita semua, dari kita untuk kita,&quot; ujarnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pada puncak kegiatan, panitia juga menyiapkan sejumlah permainan kebersamaan atau fun game serta kegiatan memasak nasi goreng yang melibatkan para guru. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana santai dan menyenangkan sekaligus mempererat hubungan antartenaga pendidik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sementara itu, Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Semarak Hari Guru Nasional. Ia menilai, kebersamaan dan persatuan di kalangan guru merupakan modal penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam sambutannya, Sudandri menyoroti jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah guru di daerah itu mencapai lebih dari 4.500 orang.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, besarnya jumlah tenaga pendidik tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas, kompetensi, serta komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia juga mengutip pandangan pakar pendidikan, Profesor Surya, yang menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh. Persoalannya adalah masih ada anak yang belum mendapatkan kesempatan belajar dengan metode dan pendekatan yang tepat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Artinya, keberhasilan dan kegagalan pendidikan kita sangat bergantung kepada Ibu dan Bapak guru sekalian. Karena itu, kapasitas dan kapabilitas sebagai tenaga pendidik harus terus kita tingkatkan dari hari ke hari,&quot; tegas Sudandri.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menegaskan, guru memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Tugas guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing, membentuk karakter, serta menanamkan nilai&#45;nilai kehidupan kepada peserta didik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sudandri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk keberadaan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus menjadi perhatian pemerintah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meski demikian, ia mengakui bahwa tugas seorang guru bukanlah pekerjaan ringan. Para pendidik dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berbagai tantangan dunia pendidikan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam sambutannya, Sudandri turut mengenang pengalamannya sebagai alumni SMP PGRI. Ia menilai organisasi profesi guru memiliki peran penting dalam membangun lembaga pendidikan dan melahirkan generasi yang berkualitas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa persatuan dan kekuatan organisasi guru dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan. Karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus memperkuat persaudaraan, kebersamaan, serta persatuan dan kesatuan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lebih lanjut, Sudandri mengingatkan para guru agar meningkatkan perhatian terhadap berbagai tantangan sosial yang dapat memengaruhi perkembangan peserta didik, termasuk persoalan pergaulan, penyimpangan perilaku, dan pengaruh negatif lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menekankan pentingnya keteladanan dari seorang pendidik. Menurutnya, guru tidak cukup hanya memberikan nasihat, tetapi juga harus mampu menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari&#45;hari.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Kalau kebaikan dan pengajaran yang kita berikan menjadi amal jariah, maka jangan sampai karena kelalaian kita justru muncul hal&#45;hal yang berdampak buruk terhadap akhlak anak didik. Karena itu, mari kita berikan contoh yang baik dan pengarahan yang benar kepada anak&#45;anak kita,&quot; pesannya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selain itu, Sudandri secara khusus menyoroti persoalan perundungan atau bullying yang masih menjadi tantangan di lingkungan pendidikan. Ia meminta para guru meningkatkan kepekaan terhadap interaksi sosial antarsiswa dan tidak menganggap tindakan mengejek, mengganggu, atau merendahkan teman sebagai sekadar candaan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, perilaku yang awalnya dianggap sebagai gurauan dapat berkembang menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani dengan tepat. Perundungan bahkan dapat berdampak terhadap kondisi psikologis anak dan menimbulkan persoalan yang lebih luas di lingkungan sekolah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Karena itu, ia meminta para guru dan pihak sekolah lebih responsif dalam mengenali potensi perundungan, meningkatkan pengawasan, serta memberikan pembinaan kepada peserta didik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Peran guru sangat penting untuk mencermati dan mempunyai sensitivitas terhadap anak&#45;anak yang mengalami atau melakukan bullying. Jangan sampai kita lalai terhadap persoalan seperti ini, karena dampaknya bisa merugikan anak didik dan lingkungan sekolah,&quot; ujarnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pada bagian akhir sambutannya, Sudandri mengajak seluruh guru di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikan peringatan Hari Guru Nasional sebagai momentum untuk memperkuat pengabdian dan meningkatkan kualitas pendidikan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua PGRI Kecamatan Tebing Tinggi beserta seluruh jajaran panitia dan guru yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sudandri menyebutkan, puncak peringatan Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan berlangsung pada 25 November 2026 dan diharapkan dapat dihadiri pimpinan daerah.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui semangat Hari Guru Nasional ke&#45;81 ini, seluruh tenaga pendidik diharapkan semakin solid, profesional, dan berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kebersamaan yang terbangun dalam momentum tersebut diharapkan tidak berhenti pada perayaan semata, tetapi terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari&#45;hari di sekolah dan madrasah demi mewujudkan sumber daya manusia Kepulauan Meranti yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/15622226225-img-20261114-wa0005.jpg"/><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 11:19:59 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12338/hari-guru-nasional-2026-sekda-meranti-ingatkan-guru-pentingnya-keteladanan-dan-pembentukan-karakter</guid></item><item><title>Lewat Komsos, Babinsa Tebing Tinggi Ajak Warga Peduli Keamanan dan Kebersihan Lingkungan</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12337/lewat-komsos-babinsa-tebing-tinggi-ajak-warga-peduli-keamanan-dan-kebersihan-lingkungan</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Sertu Dedi Hermansyah, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat di Kelurahan Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (13/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut dimanfaatkan Babinsa untuk mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing&#45;masing sehingga tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan tersebut, Sertu Dedi Hermansyah juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kerukunan, saling menghormati, serta berhati&#45;hati dan mengutamakan faktor keamanan dalam setiap aktivitas, baik saat bekerja di kebun maupun ketika melakukan perjalanan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selain itu, Babinsa mengajak masyarakat untuk terus membangkitkan semangat gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperhatikan kebersihan saluran air. Hal ini penting dilakukan, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, guna mencegah terjadinya genangan air dan menjaga lingkungan tetap sehat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kegiatan Komsos tersebut, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Babinsa dan masyarakat serta tumbuh kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, rukun, dan bersih.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/15610994143-img-20261113-wa0009.jpg"/><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 12:53:31 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12337/lewat-komsos-babinsa-tebing-tinggi-ajak-warga-peduli-keamanan-dan-kebersihan-lingkungan</guid></item><item><title>Cegah Karhutla, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12336/cegah-karhutla-babinsa-koramil-02tebing-tinggi-ajak-masyarakat-peduli-lingkungan</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karlahut), Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Sertu Zulkarnain Hrp, bersama masyarakat melaksanakan patroli Karlahut di Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (13/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama masyarakat melakukan pemantauan wilayah sekaligus memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sertu Zulkarnain Hrp mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diingatkan agar segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran di wilayahnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patroli Karlahut ini dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sebagai langkah pencegahan dini, khususnya di wilayah binaan Koramil 02/Tebing Tinggi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dari hasil pemantauan selama patroli berlangsung, tidak ditemukan adanya kebakaran hutan dan lahan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/77121518074-img-20261113-wa0006.jpg"/><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 12:45:55 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12336/cegah-karhutla-babinsa-koramil-02tebing-tinggi-ajak-masyarakat-peduli-lingkungan</guid></item><item><title>Pemkab Meranti Gelar Gerakan Indonesia ASRI 2026, Wujudkan Lingkungan Aman, Sehat, Resik dan Indah</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12335/pemkab-meranti-gelar-gerakan-indonesia-asri-2026-wujudkan-lingkungan-aman-sehat-resik-dan-indah</link><description>&lt;p&gt;MERANTI &#45; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Taman Cik Puan, Selatpanjang, Jumat (13/11/2026), ditandai dengan aksi gotong royong membersihkan lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., bersama perwakilan Kemendagri, serta melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, kecamatan, desa dan kelurahan, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gerakan Indonesia ASRI merupakan upaya bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertata, dan aman melalui penguatan budaya gotong royong serta aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gerakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga hingga penanganan di tempat pemrosesan akhir, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyampaikan bahwa Gerakan Indonesia ASRI merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia terkait persoalan darurat sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu sektor pariwisata, kesehatan masyarakat, hingga memicu terjadinya banjir akibat saluran drainase yang tersumbat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Presiden mengingatkan kita semua bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian serius. Penumpukan sampah di berbagai tempat, termasuk kawasan wisata, dapat merusak keindahan daerah dan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan gerakan bersama untuk mengatasi persoalan ini,&quot; ujarnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Muzamil mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah merespons arahan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI. Dirinya juga dipercaya oleh Bupati Kepulauan Meranti untuk memimpin satgas tersebut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia bersyukur, melalui gerakan yang telah berjalan lebih dari satu tahun, kondisi kebersihan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kota Selatpanjang, menunjukkan perkembangan yang semakin baik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Atas capaian tersebut, Muzamil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, instansi pemerintah, pihak sekolah, serta seluruh petugas kebersihan atau pasukan kuning yang selama ini bekerja menjaga kebersihan lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Alhamdulillah, kita sudah bisa melihat perubahan kondisi daerah kita, terutama Kota Selatpanjang. Bahkan, sejumlah tamu yang datang memberikan apresiasi terhadap kebersihan Meranti. Ini tentu menjadi kebanggaan bersama yang harus terus kita pertahankan,&quot; ungkapnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lebih lanjut, ia mengakui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti bukanlah daerah dengan kemampuan pembangunan yang besar. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebersihan dan keindahan lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia menegaskan, kebersihan merupakan salah satu cerminan kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan visi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Meranti tidak mungkin menjadi daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera apabila lingkungannya kotor. Kebersihan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang sehat, sekaligus mencerminkan kualitas dan kesejahteraan suatu daerah,&quot; tegasnya.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Untuk itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat agar tidak hanya menjadikan gotong royong sebagai kegiatan seremonial, tetapi membangun kesadaran dan kebiasaan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari&#45;hari, mulai dari lingkungan rumah, tempat kerja, sekolah, hingga ruang publik.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menurutnya, keberhasilan Gerakan Indonesia ASRI membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun petugas kebersihan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mengakhiri sambutannya, Muzamil secara resmi membuka kegiatan gotong royong dalam rangka Gerakan Indonesia ASRI Tahun 2026 aksi ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat instansi vertikal serta pelajar dipusatkan di Taman Cik Puan hingga Pasar Modern Selatpanjang.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui gerakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan, menciptakan lingkungan yang sehat, serta menjadikan Selatpanjang dan seluruh wilayah Kepulauan Meranti semakin aman, bersih, tertata, dan indah.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/75551989438-img-20261113-wa0008.jpg"/><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 12:43:13 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12335/pemkab-meranti-gelar-gerakan-indonesia-asri-2026-wujudkan-lingkungan-aman-sehat-resik-dan-indah</guid></item><item><title>Jaga Kebersihan Lingkungan, Babinsa Ajak Masyarakat Tingkatkan Gotong Royong</title><link>https://www.riautime.com/news/detail/12334/jaga-kebersihan-lingkungan-babinsa-ajak-masyarakat-tingkatkan-gotong-royong</link><description>&lt;p&gt;MERANTI – Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi, Sertu Pardin P, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat di Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (12/11/2026).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kegiatan yang dimulai pukul 09.05 WIB tersebut membahas pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dalam kesempatan tersebut, Sertu Pardin P mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaksanakan kegiatan gotong royong secara bersama&#45;sama di lingkungan kelurahan, seperti membersihkan sampah dan saluran air guna menjaga kebersihan serta mencegah terjadinya genangan air.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong tidak hanya bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan antarwarga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melalui kegiatan Komsos tersebut, diharapkan hubungan baik antara Babinsa dan masyarakat semakin erat serta tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.&lt;/p&gt;</description><enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://www.riautime.com/assets/berita/original/3906685745-img-20261112-wa0011.jpg"/><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:39:23 +0700</pubDate><guid>https://www.riautime.com/news/detail/12334/jaga-kebersihan-lingkungan-babinsa-ajak-masyarakat-tingkatkan-gotong-royong</guid></item></channel></rss>