DUMAI -- Ketua Lingkaran Pemuda Pemudi Dumai (LPPD), Agung Gumilang akan terus mengawal proses ganti rugi lahan dan bangunan milik warga yang berada di sepanjang bantaran sungai oleh Pemko Dumai terkait penanganan banjir daerah aliran sungai (DAS), proyek pembangunan turap.

Dia juga mengingatkan kepada dinas terkait agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan mengenai ganti rugi lahan dan bangunan warga tersebut. Apalagi segmen pertama ganti rugi ini sudah dilaksanakan 100 persen, bersumber dari APBD kota Dumai Tahun 2025, sebesar Rp16 miliar lebih.

"Sebab, tindak pidana korupsi itu berawal dari proses administrasi, Salah dalam membuat keputusan maka akan berakibat fatal. Sebagai contohnya yang menjerat mantan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dalam kasus pembebasan lahan polder air kranji yang bersumber dari APBD-P tahun 2021 sebesar Rp21,8 miliar," sebutnya, kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Tidak hanya mengontrol proses pelaksanaan yang sedang berjalan, namun juga mengontrol seluruh tahapan-tahapannya. Menurutnya, semua tahapan dipandang sangat krusial demi suksesnya penanggulangan banjir di Kota Dumai.

"Tahapan-tahapan yang kami anggap krusial diantaranya, persiapan, perencanaan dan pelaksanaan baik pengadaan tanah untuk tanggul Sungai Dumai maupun pelaksanaan pembangunan tanggul sungai Dumai Tahun 2025," ungkapnya.

Selain Dinas PU, piihaknya juga sudah mendatangi Kantor Pertanahan ATR/ BPN Kota Dumai untuk menyampaikan surat konfirmasi langsung kepada Kepala Kantor BPN Dumai. Ada beberapa dokumen yang dianggap perlu untuk diketahui terkait pengadaan lahan untuk pembangunan tanggul Sungai Dumai.

"Semoga klaim yang disampaikan Kepala Dinas PU Kota Dumai terkait pengadaan lahan untuk pembangunan tanggul sungai Dumai telah melalui tahapan dan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga berharap demikian, agar pembangunan tanggul bisa berlanjut sampai ke segmen yang telah direncanakan," harapnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap mendukung upaya Pemerintah Kota Dumai dalam merevitalisasi sungai melalui pelebaran dan betonisasi. Karena proyek ini dambaan bagi warga kota Dumai yang menjadi langganan banjir tiap bulannya.

"Mata masyarakat tertuju kepada 2 Proyek ini, hal ini bukan tanpa alasan, masyarakat yang berada di Kecamatan Dumai Barat, Dumai Kota dan Dumai Selatan sangat berharap dengan program penanggulangan banjir saat ini, harapan mereka semoga ini menjadi solusi terakhir dalam penyelesaian banjir rob yang kerap terjadi di Kota Dumai," sebutnya. (fat)