DUMAI, riautime.com — Publik kini menanti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan tanah pembangunan tanggul Sungai Dumai Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan tersebut dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan proyek infrastruktur bernilai strategis.

Audit BPK dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola anggaran, hasil pemeriksaan ini dipandang krusial untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.

Pegiat antikorupsi, Armen, menegaskan bahwa audit BPK bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen pengawasan yang menentukan kredibilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menilai, pada tahap inilah seluruh proses pengadaan diuji secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penetapan nilai ganti rugi, hingga kelengkapan dokumen administrasi.

“Audit BPK adalah titik krusial untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengadaan tanah. Jika prosesnya benar, hasil audit akan menguatkan legitimasi pemerintah. Sebaliknya, jika ditemukan masalah, maka harus ditindaklanjuti secara tegas,” ujar Armen.

Ia juga menyampaikan bahwa dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan telah diserahkan kepada auditor. Namun demikian, Armen menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan hasil audit kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan.

Lebih lanjut, Armen mendesak pemerintah agar tidak sekadar menunggu hasil audit, tetapi juga berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan terukur. Menurutnya, pengabaian terhadap rekomendasi lembaga pemeriksa negara justru berpotensi memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Transparansi tidak berhenti pada proses audit, tetapi dibuktikan melalui keberanian membuka hasil pemeriksaan dan konsistensi dalam memperbaiki setiap kelemahan yang ditemukan,” tegasnya.

Audit BPK atas pengadaan tanah tanggul Sungai Dumai ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan proyek infrastruktur daerah, sekaligus penegasan bahwa penggunaan anggaran publik harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan bebas dari kepentingan sempit. (*)