BENGKALIS - Menanggapi isu nasional terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di bawah suatu kementerian, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkalis menyatakan sikap tegas menolak gagasan tersebut, penempatan POLRI di bawah kementerian bertentangan dengan semangat negara hukum dan nilai keadilan sosial yang menjadi pondasi demokrasi Indonesia. 

Dalam pandangan ideologis PMII yang berakar pada nilai Ahlussunnah wal Jama’ah, negara hadir untuk menegakkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), bukan memperluas dominasi kekuasaan. POLRI harus ditempatkan sebagai pelayan masyarakat yang menjamin rasa aman, keadilan dan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok lemah dan terpinggirkan. 

“Polisi bukan alat kekuasaan. Dalam perspektif PMII, POLRI adalah pelayan masyarakat dan penjaga keadilan yang harus berdiri di atas semua kepentingan,” tegas Mizan, Ketua PMII Bengkalis. 

PMII menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menyeret institusi kepolisian ke dalam pusaran kepentingan politik dan birokrasi kekuasaan. Kondisi ini dikhawatirkan akan melemahkan independensi penegakan hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat negara. 

“Kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketakutan, bukan ketertiban. Karena itu, Polri tidak boleh didekatkan pada kepentingan politik yang sempit,” lanjut Mizan. 

PMII memandang bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden harus dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban nasional kepada rakyat, bukan relasi politik. Presiden adalah simbol mandat rakyat, sehingga Polri bertanggung jawab kepada kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan sektoral. 

“Ketika aparat dijadikan alat kekuasaan, yang lahir bukan rasa aman, melainkan ketidakadilan. Inilah yang harus dicegah demi menjaga marwah Polri dan negara hukum,” tutup Mizan.