SELATPANJANG - Para Kepala Desa (Kades) yang kini diberikan kewenangan mengelola keuangan desa dinilai sangat rawan terhadap pelanggaran hukum. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa agar tidak terjadi kesalahan.

"Akibat kurangnya kemampuan SDM dan pengawasan, serta keterlibatan masyarakat menyebabkan sering terjadinya penyelewengan dan korupsi. Kades harus memperkuat koordinasi pada semua pihak terkait," kata Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, (31/12/2018)

Ditegaskannya, dalam pengeloaan dana desa untuk menggesa pembangunan pedesaan perlu sinergitas yang baik dan persamaan persepsi dari pemerintah desa, masyarakat, pihak kecamatan serta kabupaten.

"Jauhi anggapan bahwa Pemdes merupakan pemerintah otonomi tingkat tiga, karena semua terkoordinasi mulai dari kabupaten hingga desa. Ini perlu dipahami agar jangan bersifat tak peduli dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten," ucap bupati.
Hingga saat ini pemerintah kabupatenbupaten terus berupaya mempercepat pembangunan daerah ditengah kondisi geografis yang berat dan minimnya kondisi keuangan.

"Agar haluan kapal menuju sasaran sesuai dengan yang dicita-citakan, peran Kades sangat besar dalam mendukung pembangunan. Jadi harus sejalan mulai dari bupati, kepala OPD, camat hingga ke desa," ujarnya.
Dia juga menyinggung peran provinsi hingga pemerintah pusat dalam membantu pembangunan di desa-desa di Kepulauan Meranti. Menurutnya dengan anggaran kabupaten yang kini tersedia tidak akan maksimal sehingga terjadi keterlambatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Sudah cukup letih Meranti memikul pembangunan tanpa didukung anggaran provinsi. Cukup berat jika hanya mengandalkan dana Kepulauan Meranti saja," aku Bupati Irwan.(MC Meranti)