BENGKALIS- Terbitnya SKB dua menteri untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta segera lakukan realokasi anggaran sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Khususnya DPRD yang diminta untuk mengawal proses refocusing anggaran demi kepentingan masyarakat.

Dikutip dari website www.fitrariau.org,  Kabupaten Bengkalis memiliki potensi alokasi anggaran terbesar di Riau dari kabupaten/kota lainnya untuk penanganan Covid -19 sekurang-kurangnya sebesar 1,1 triliun dari 2,3 triliun anggaran belanja langsung Kabupaten Bengkalis.

Eko Fambudi, Deputi Bidang Advokasi Lingkar Hijau Pesisir (LHP) mengatakan, peran DPRD sangat dibutuhkan masyarakat untuk benar-benar mengawal proses realokasi hingga realisasi anggaran penanganan Covid-19.

"Demi keselamatan dan nasib ekonomi masyarakat ditengah pandemi corona ini, kita minta kepada Pemkab Bengkalis untuk menyegerakan serta transparan dalam proses alokasi anggaran tersebut. Dan meminta kepada DPRD untuk mengawal hingga terealisasinya anggaran tersebut," ungkapnya kepada riautime.com, Jumat (17/4/2020).

Terkait kegiatan proyek infrastruktur,  Eko menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis membatalkan seluruh kegiatan yang tidak mendesak mulai dari perencanaan hingga realisasi kegiatan proyek.

"Untuk proyek yang saat ini masih berjalan kita minta pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap dinas-dinas yang nakal. Kita percayakan DPRD menjalankan tugasnya mengawal kepentingan masyarakat," sebut Eko.

 Editor : Andrian Deri