BENGKALIS - Terkait adanya wacana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta untuk terbuka mengenai informasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait persiapan Bengkalis jika Provinsi Riau memberlakukan penerapan PSBB.

Panca Dharma, mantan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB) mengatakan, kesiapan penerapan PSBB bukan hanya persoalan kesiapan masyarakat namun juga berkaitan dengan sejauh mana kesiapan pemerintah ketika PSSB diterapkan sehingga masyarakat benar-benar siap.

Dijelaskan Panca, akan banyak kemungkinan potensi gejolak sosial yang muncul ketika PSBB diberlakukan jika pemerintah sendiri, khususnya Bengkalis tidak memiliki kerangka kerja yang jelas. Karena sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis dianggap masih tertutup menyajikan informasi ke masyarakat, diantaranya permasalahan alokasi anggaran penanganan Covid-19.

"Masyarakat hanya disajikan informasi mengenai korban corona dan imbauan-imbauan semata. Kita juga mempertanyakan alokasi anggaran penanganan selama pandemi ini, mulai dari yang 182 miliar hingga realokasi anggaran yang di putuskan melalui SKB dua menteri juga belum jelas tahapannya. Keresahan masyarakat ditengah pandemi ini hendaknya diberikan harapan bukan kegalauan," ucap anak watan Bengkalis ini dihubungi melalui seluler milikya, Jumat (8/5/2020).

Selain itu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini juga meminta DPRD Bengkalis jangan setengah-setengah mengawal kepentingan masyarakat dengan memperkuat fungsi pengawasannya. 

"Yang kita inginkan pimpinan beserta anggota DPRD Bengkalis memperkuat fungsi kelembagaannya. Inikan menyangkut hajat orang banyak, jangan hanya sekedar lip service di media massa. Ini salahsatu momen paling tepat untuk DPRD melindungi dan memperjuangkan apa yang diresahkan masyarakat saat ini," harapnya.

 Editor : Andrian Deri