DPRD Meranti

DPRD Meranti Minta Pemerintah Perhatikan Jembatan Panglima Sampul

MERANTI - Komisi II DPRD Kepulauan Meranti yang khusus membidangi ekonomi dan pembangunan mengkhawatirkan kelaikan jembatan Panglima Sampul  yang menghubungkan Desa Alai dengan Desa Gogok di Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Kekhawatiran itu muncul setelah melihat infrastruktur tersebut kurang terperhatikan dan tidak adanya perawatan sejak dibangun ditambah dengan ambruknya Jembatan Selat Akar yang menghubungkan antara beberapa desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu, beberapa waktu lalu.

Ditambah lagi, jembatan penghubung di Sungai Perumbi itu mulai dikhawatirkan terhadap kekokohannya dengan usia yang sudah cukup tua. Apalagi saat ini sering dilalui kendaraan tonase tinggi membawa bahan material.

"Rasa khawatir tentu muncul jika melihat jembatan tak dirawat dengan baik. Apalagi ada jembatan yang sama sudah ambruk di Tasik Putripuyu. Atas kejadian itu, hendaknya juga ada antisipasi dan memperhatikan kondisi Jembatan Panglima Sampul. Di sana juga satu-satunya akses warga menuju kota. Kami dapat info usia kedua jembatan ini sama, dibangun zaman Bengkalis," kata Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, H Taufiek SM, Senin (21/8/2023).

Taufiek juga minta pemerintah dalam hal ini OPD terkait untuk segera melakukan pengecekan terhadap jembatan tersebut agar tidak ada menimbulkan korban jiwa.

"Saya minta Dinas PU segera mengecek dan melakukan perawatan terhadap jembatan itu. Perawatan harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mencegah kecelakaan seperti jembatan Selat Akar," ujarnya. 

Taufiek menilai memang sepatutnya pemerintah bisa segera memikirkan ini segera dibenahi agar jembatan tersebut tidak roboh sebelum dilakukan perbaikan atau dibangun jembatan baru.

"Memang kalau sempat roboh jembatan ini bisa-bisa Kecamatan Tebingtinggi Barat terisolir dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua. Makanya kita sudah terus mendorong ini segera dibenahi," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia ST mengatakan jika Jembatan Panglima Sampul itu statusnya masuk kedalam ruas jalan provinsi sama dengan Jembatan Selat Akar. Terkait hal tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau untuk segera dilakukan perbaikan dan menyerahkan hasil Detail Engineering Design atau DED yang telah dibuat.

"Jembatan Panglima Sampul itu masuk ruas Jalan Provinsi Riau, dimana titiknya dimulai dari simpang Puskesmas Alah Air sampai ke Kampung Balak. Penanganan dan pemeliharaanya nanti menggunakan anggaran dari provinsi," kata Rahmat Kurnia.

"Kita sudah mengetahui jembatan itu rusak dan perlu perbaikan, makanya kita buatkan DED perbaikannya tahun 2017 lalu, namun di tahun yang sama SK ruas jalannya sudah terbit, makanya koordinasi kita kesana untuk segera dilakukan perbaikan dan kita serahkan juga hasil DED yang telah kita buat dan itu sedang dipelajari," kata Rahmat lagi.

Pria yang akrab disapa Aang ini juga mengatakan sebenarnya Jembatan Panglima Sampul sudah tidak mampu menahan beban untuk dilintasi kendaraan bertonase besar. Namun belakangan yang terjadi, kendaraan jenis truk yang mengangkut material hilir mudik setiap harinya.

"Beberapa tiang Jembatan Panglima Sampul sudah mulai retak-retak, itu sangat membahayakan masyarakat. Pernah ada cerita, dulunya tiang bawah jembatan pernah ditabrak ponton pembawa material pasir. Dengan adanya kejadian di Tasik Putripuyu beberapa waktu lalu, mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi pihak provinsi untuk segera melakukan perbaikan," pungkasnya.

Diketahui, jembatan baru sudah pernah diusulkan pada tahun 2019 silam. Hal itu dikarenakan Jembatan Panglima Sampul yang dinilai sudah tidak mampu lagi untuk dilintasi kendaraan bertonase besar.

Jembatan ini dibangun belasan tahun yang lalu, sewaktu Kepulauan Meranti saat itu masih masuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Sejak dibangun, tidak ada perawatan rutin terhadap satu-satunya jembatan akses masyarakat dari Kecamatan Tebingtinggi Barat menuju ibukota kabupaten atau sebaliknya.

Sebelum ini, beberapa protes sudah dilayangkan kepada dinas terkait atas kebijakan pengeluaran izin bongkar, mengingat usia jembatan sudah tua. Warga khawatir jembatan menjadi rusak dan akan mengganggu aktivitas. Hanya saja, belakangan kerapkali truk-truk pengangkut material hilir mudik di atas jembatan itu. Kekhawatiran pun semakin menjadi-jadi, terlebih adanya rasa bergoyang ketika kendaraan berat melintasi jembatan tersebut

Hal itu juga diakui salah satu masyarakat yang juga mengaku sangat khawatir satu-satunya jembatan penghubung beberapa desa menuju arah Kota Selatpanjang itu akan rusak. Dimana, kata dia, ketika colt diesel pengangkut material melintasi, jembatan terasa sangat goyang.

"Jembatan ini ketika dilalui mobil dengan muatan penuh terasa bergoyang, tentunya ini sangat berbahaya terhadap kondisi jembatan," tukasnya. 



[Ikuti RiauTime.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 082387131915
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan RiauTime.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan