BENGKALIS- Seiring berjalannya rencana rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Bengkalis 2018 setelah diperkirakan mengalami defisit hingga 1,4 triliun rupiah, lembaga yudikatif diharapkan turut "berkontribusi" dalam rangka penyelamatan APBD Bengkalis. Hal ini bertujuan untuk membangun kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya persoalan defisit anggaran yang saat ini dihadapi Kabupaten Bengkalis.

Wakil Ketua Gapensi Bengkalis M Fachrorozi mengatakan, upaya tersebut hanya merupakan usulan jika dalam hal ini ada kebuntuan antara eksekutif dan legislatif dalam menyatukan persepsi terkait kegiatan pembangunan mengingat rawannya kondisi APBD saat ini. 

"Kita berharap kepada lembaga yudikatif dalam hal ini polisi dan jaksa untuk proaktif, ikut serta melakukan monitoring pengawasan terhadap proses pembahasan rasionalisasi anggaran yang akan di lakukan. Jika perlu KPK juga di ikut sertakan dalam pengawasannya," katanya, Minggu (22/7/18).

Lanjut pria dengan sapaan Agam ini, ketika pembahasan yang akan dilakukan nantinya, antara eksekutif dan legislatif hendaknya memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dirasa penting sesuai dengan azas penyusunan APBD.

"Kita tidak berniat untuk menghalangi pemerintah dalam mengalokasikan kegiatan yang memakan biaya besar seperti proyek Multy years (My), namun ketersediaan anggaran menjadi pertimbangan penting agar daerah tidak mengalami kolaps atau dalam bahasa yang lain jatuh bangkrut," ucap Agam. 

Agam juga menegaskan, sebagai lembaga aspiratif, legislatif hendaknya tidak terkontaminasi dengan keinginan eksekutif yang sifatnya pemaksaan kehendak.  "Jadikan 2018 ini sebagai momen bagi para legislator mengambil hati rakyat untuk pertarungan di Pileg 2019 nanti," tutupnya. (Deri)

 Editor : Andrian Deri