MERANTI -- Komisi II DPRD Kepulauan Meranti bersama Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Rabu (20/8/2025) sore, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang beras di Selatpanjang.

Sidak ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi terkini terkait kelangkaan stok beras yang sejak beberapa waktu terakhir membuat warga cemas.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD yang juga Koordinator Komisi II, Antoni Sidharta, didampingi Ketua Komisi II Syaifi Hasan, Wakil Ketua Komisi II Mulyono, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu, serta anggota Sopandi, Al Amin, dan Sujiharto. Dari pihak Pemkab turut hadir Plh Kadis Perindag Miftah dan Kadis PKP Ifwandi beserta staf masing-masing.

Dalam sidak tersebut, Komisi II mendapati beberapa agen mengalami kekosongan stok beras di gudang. Hanya dua agen yang tercatat melakukan pemesanan beras dari Palembang dan Jambi. Salah satu agen, pada Rabu sore, menerima pasokan 22 ton beras premium yang langsung dibongkar dan didistribusikan ke sejumlah minimarket di Selatpanjang.

"Hari ini kita ada masuk 22 ton, langsung kita bongkar dan diantar ke minimarket yang memesannya,” ujar Agi, salah seorang pengurus agen.

Agen lainnya, Akun, mengaku telah memesan 25 ton beras dari Jambi. "Biasanya kita pesan dari Jakarta, tapi karena stok di sana kosong, maka kita ambil dari Jambi. Kalau tidak ada halangan, hari Sabtu sudah sampai di Selatpanjang,” jelasnya.

Selain mengecek stok, Komisi II juga mengingatkan agar para agen tidak semena-mena menaikkan harga di tengah kelangkaan. "Dengan adanya pasokan sekitar 47 ton dalam seminggu ini, mudah-mudahan masyarakat tidak cemas lagi,” tegas Antoni.

Ketua Komisi II, Syaifi Hasan, menambahkan agar Disperindag terus mengawasi distribusi dan harga beras. "Untuk sementara stok bisa dikatakan aman, tapi Disperindag dan DPKP harus memastikan jangan sampai kosong lagi. Harga juga harus diawasi agar tetap stabil,” katanya yang diamini anggota Komisi II.

Sementara itu, Plh Kadis Perindag Miftah menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan DPKP untuk memastikan pasokan beras di Kepulauan Meranti aman. "Saat ini stok memang terbatas. Karena itu, kita dorong agen untuk segera memesan,” ujarnya.

Kepala DPKP Kepulauan Meranti, Ifwandi, menambahkan bahwa masuknya beras tersebut masih belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. "Untuk kebutuhan seluruh masyarakat Meranti per bulan sekitar 1.500 ton. Beberapa kecamatan bisa ditutupi dari produksi lokal, tapi wilayah seperti Tebing Tinggi, Tebingtinggi Barat, Merbau, dan lainnya tetap bergantung pasokan dari luar,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Meranti juga menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak beberapa hari lalu. Beras yang dijual berasal dari Bulog dengan kualitas medium seharga Rp 13.000 per kilogram.

"Setiap kali GPM, sekitar 10 ton beras kita sediakan. Tapi hanya dalam satu jam sudah habis. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat memang sedang krusial,” pungkas Ifwandi.