MERANTI -- Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kepulauan Meranti berencana menggelar diskusi publik guna membahas polemik kenaikan tarif boarding pass di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang oleh PT Pelindo, yang akan diberlakukan mulai 1 September mendatang.

Ketua MD KAHMI Kepulauan Meranti, Muhammad Allatif S.Sos, mengatakan diskusi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap isu-isu yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kenaikan tarif boarding pass di Pelabuhan Selatpanjang perlu dikaji lebih dalam secara komprehensif. Ia menilai, meskipun kenaikan harga dalam dunia usaha wajar terjadi akibat inflasi maupun kondisi moneter, hal tersebut menjadi persoalan ketika langsung membebani masyarakat Meranti yang mayoritas masih berada pada kategori miskin dan miskin ekstrem.

Allatif mengingatkan, Pelindo sebagai BUMN sejatinya dibentuk untuk mendukung peningkatan pendapatan negara demi kesejahteraan rakyat. Karena itu, kebijakan kenaikan tarif harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebagai pengguna utama layanan pelabuhan.

"Kami berpikir, kebijakan ini seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi konsumen,” ujarnya, Sabtu (23/8/2025) di Selatpanjang.

Lebih lanjut, ia meyakini bahwa kenaikan tarif ini bukan keputusan sepihak, melainkan sudah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. "Kami percaya Pemda dalam hal ini Bupati dan Komisi II DPRD telah mempertimbangkan berbagai aspek demi pengelolaan pelabuhan yang lebih baik. Hanya saja, publik belum mengetahui secara jelas apa saja pertimbangan tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, MD KAHMI Kepulauan Meranti memandang perlunya ruang dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, kalangan swasta, hingga pemuda.

"Diskusi publik ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami sekaligus menilai, apakah kenaikan tarif boarding pass sudah tepat diberlakukan saat ini atau justru perlu ditinjau kembali, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Meranti,” pungkas Allatif. **