JAKARTA — Suasana ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, tampak tegang namun penuh fokus pada Senin siang ketika Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memasuki ruang sidang untuk memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.

Deretan kursi anggota dewan terisi rapat, dokumen tebal menumpuk, dan sorot mata wartawan tertuju ke podium utama. Pada hari itu, sejumlah keputusan strategis yang akan memengaruhi peta hukum Indonesia ditentukan.

Agenda pertama langsung membuka suasana serius: Pembicaraan Tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap RUU Penyesuaian Pidana, sebuah regulasi yang selama berminggu-minggu menjadi perbincangan publik karena dianggap menyangkut pembaruan fundamental sistem pemidanaan nasional.

Tidak berhenti di sana, Badan Legislasi DPR RI kemudian menyampaikan laporan krusial mengenai:

1.Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026,

2.Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025–2029,

yang setelah dibacakan, langsung diikuti dengan pengambilan keputusan yang menentukan arah kerja legislasi beberapa tahun ke depan.

Ketegangan kembali meningkat saat Komisi V DPR RI membacakan hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2025–2029. Keputusan atas nama-nama yang akan memegang peran strategis di sektor infrastruktur nasional pun diputuskan hari itu.

Rapat mencapai puncak dramatisnya ketika seluruh fraksi menyampaikan pandangan atas RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila—sebuah RUU sensitif yang sejak awal menyedot perhatian publik karena terkait fondasi ideologi bangsa. Setelah perdebatan dan pendapat resmi fraksi-fraksi disampaikan, rapat akhirnya menetapkan RUU tersebut menjadi RUU usul DPR RI.

Menutup sidang, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh fraksi dan anggota yang hadir.

“Hari ini kita mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan memengaruhi arah kebijakan nasional. Saya berterima kasih kepada seluruh anggota karena sidang berjalan dinamis namun tetap kondusif,” ujar Prof Dasco.

Dengan ketukan palu terakhir, Rapat Paripurna yang sejak awal penuh ketegangan itu resmi berakhir meninggalkan jejak keputusan strategis yang akan mempengaruhi jalan legislasi Indonesia selama bertahun-tahun ke depan.