JAKARTA — Pengusaha nasional sekaligus tokoh politik, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan pernyataan keras terkait dugaan adanya gerakan terorganisir yang secara sistematis menyerang dan mendiskreditkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam pidato perayaan Natal yang digelar di Jakarta.

Dalam pidatonya, Hashim secara terbuka menyebut pelaku serangan tersebut sebagai “hamba iblis berkaki dua”. Ungkapan itu ia gunakan untuk menggambarkan pihak-pihak yang menurutnya dengan sengaja memproduksi dan menyebarkan narasi negatif melalui media sosial demi kepentingan tertentu.

Hashim menjelaskan, serangan terhadap pemerintah tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan melalui pola yang rapi dan masif di ruang digital. Ia menyebut praktik penyebaran fitnah, hoaks, narasi menyesatkan, hingga penggunaan akun palsu dan bot sebagai metode utama yang digunakan untuk menggiring opini publik.

“Ini bukan kritik biasa. Ini adalah upaya sistematis untuk merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ujar Hashim dalam pidatonya.

Diduga Terkait Penertiban Sawit dan Tambang Ilegal

Lebih jauh, Hashim menduga gerakan tersebut memiliki kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah yang menyasar kepentingan ekonomi tertentu, khususnya penertiban kebun sawit ilegal dan aktivitas tambang tanpa izin. Menurutnya, langkah tegas negara dalam menertibkan sektor-sektor tersebut telah memicu perlawanan balik dalam bentuk perang opini.

Ia menilai, pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari praktik ilegal merasa terancam dan kemudian memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyerang legitimasi pemerintah.

“Ketika negara hadir menertibkan yang ilegal, selalu ada pihak yang tidak senang. Mereka tidak melawan secara terbuka, tetapi lewat fitnah dan propaganda,” kata Hashim.

Hashim menekankan bahwa masyarakat harus lebih waspada dan kritis dalam menyerap informasi di media sosial. Ia mengingatkan bahwa tidak semua narasi yang viral mencerminkan fakta di lapangan, karena sebagian sengaja dibangun untuk memecah belah dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Menurut Hashim, era digital telah membuat perang opini menjadi senyap namun berbahaya. Jika masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital yang kuat, maka manipulasi informasi dapat dengan mudah mempengaruhi persepsi publik.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Jangan sampai kita menjadi alat dari kepentingan gelap,” tegasnya.

Soroti Bahaya Disinformasi

Hashim juga menyoroti bahaya disinformasi yang tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan persatuan bangsa. Ia menilai serangan berbasis fitnah dan manipulasi informasi berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika tidak disikapi dengan bijak.

Ia pun mendorong agar ruang digital dijaga sebagai ruang diskusi yang sehat, kritis, namun tetap berlandaskan fakta dan kepentingan nasional.