BANDA ACEH — DPR RI menggelar rapat koordinasi lintas lembaga di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025), sebagai langkah konsolidasi nasional dalam mematangkan strategi pemulihan pascabencana. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri unsur kementerian, lembaga negara, BUMN, hingga pemerintah daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Dalam pernyataannya, Dasco menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat berjalan efektif tanpa koordinasi yang solid antara eksekutif, legislatif, hingga pelaksana di daerah. Menurutnya, agenda pemulihan memerlukan desain kebijakan yang menyatu, baik dari segi anggaran maupun teknis pelaksanaan.

"Koordinasi ini penting untuk memastikan fokus pemulihan jelas, terukur, dan tidak terjadi tumpang tindih program. Kita bersama-sama harus mengelola pemulihan ini dengan baik agar tepat sasaran,” ujar Dasco.

Rapat tersebut juga menjadi wadah inventarisasi kebutuhan daerah. Para kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memaparkan situasi lapangan serta kebutuhan mendesak, terutama pada sektor infrastruktur, bantuan sosial, dan pemulihan layanan publik.

Selain para gubernur dan kepala daerah, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara: Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, perwakilan BNPB, Wamen Komunikasi dan Digital, serta Direktur Utama PLN dan Telkomsel yang mendukung pemulihan infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan.

DPR RI menargetkan hasil rapat ini dapat menjadi landasan bagi penyusunan program dan alokasi anggaran pemulihan pada tahun 2026. Dasco menyebut, pengelolaan anggaran menjadi titik penting guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah dapat tersalurkan secara optimal.

“Kita ingin tahun depan pemulihan pascabencana berjalan sebagaimana mestinya. Ini perlu disiapkan dari sekarang, baik dari sisi perencanaan maupun anggaran,” tambahnya.

Koordinasi ini berlangsung satu hari sebelum kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Aceh pada Rabu (31/12/2025). DPR RI berharap rangkaian pertemuan tersebut dapat memperkuat arah kebijakan pemerintah pusat dalam proses pemulihan.

Forum koordinasi juga menghasilkan komitmen untuk menyatukan arah kerja Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan kementerian dan pemerintah daerah, termasuk penyusunan prioritas pemulihan untuk wilayah yang terdampak paling berat.

Dengan konsolidasi ini, DPR RI menilai proses pemulihan tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah, namun menjadi agenda nasional yang memerlukan kolaborasi menyeluruh antar instansi. (*)