Pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk proyek normalisasi saluran, merupakan upaya penting dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi banjir. Namun, pelaksanaan proyek tersebut wajib tunduk pada asas legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Kota Dumai, proyek normalisasi saluran di dalam kawasan hutan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tanpa perizinan yang sah memiliki konsekuensi hukum serius, baik secara administratif maupun pidana.

Aspek Hukum Administratif dan Perizinan

Secara yuridis, kewenangan atas kawasan hutan diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa hutan berada di bawah penguasaan negara, sedangkan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan melarang setiap kegiatan di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mensyaratkan izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) bagi setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan (Pasal 36 ayat (1)). Tanpa izin ini, proyek kehilangan dasar hukum sehingga melanggar asas legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsekuensi Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Tindakan melaksanakan kegiatan tanpa izin di kawasan hutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 78 UU Kehutanan, yang mengancam pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa izin. Di samping itu, Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketiadaan izin menjadikan pelaksanaan proyek rentan terhadap sanksi pidana ini.

Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Potensi Korupsi

Penggunaan APBD untuk proyek tanpa izin yang sah juga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan pengeluaran keuangan negara dilakukan secara taat, efisien, dan bertanggung jawab terhadap peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini membuka peluang pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang atau tindakan merugikan keuangan daerah.

Analisis Yurisprudensi: Perilaku Peradilan dalam Kasus Pelanggaran Kawasan Hutan

Walaupun putusan terkait langsung “proyek normalisasi” belum banyak dipublikasikan dalam katalog putusan umum, beberapa yurisprudensi yang relevan menunjukkan bagaimana peradilan menanggapi pelanggaran kawasan hutan dan aktivitas tanpa izin:

Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin

Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg (Pengadilan Negeri Padang)
Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin usaha yang sah, berdasarkan ketentuan hukum pidana di bidang kehutanan dan peraturan terkait. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada fakta bahwa tidak adanya izin berarti kegiatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya. Keputusan ini menunjukkan bahwa peradilan mempertimbangkan izin sebagai unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas kegiatan di kawasan hutan.

Putusan Nomor 604/Pid.B/LH/2023/PN Rhl (Pengadilan Negeri Rokan Hilir)
Putusan ini menegaskan pertanggungjawaban pidana atas aktivitas perkebunan di kawasan hutan produksi tanpa izin yang sah. Meski ditangani sebagai tindak pidana lingkungan karena kelalaian, prinsip hukumnya adalah sama: kegiatan di kawasan hutan wajib memiliki dasar perizinan, dan kegagalan memenuhinya mengakibatkan sanksi pidana.

Putusan Mahkamah Agung yang Memperkuat Pengawasan Perizinan

Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa perizinan PPKH di Wawonii
Dalam putusan yang memerintahkan pencabutan izin pemanfaatan kawasan hutan (PPKH) untuk aktivitas pertambangan pasca gugatan masyarakat, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perizinan di kawasan hutan tidak dapat diperlakukan semata sebagai formalitas administratif, tetapi harus memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan dikontrol dengan ketat. Putusan ini menunjukkan bahwa peradilan tinggi nasional tidak ragu untuk membatalkan izin yang tidak memenuhi syarat hukum dan hak masyarakat.

Perubahan Paradigma di Mahkamah Konstitusi (MK)

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 memberikan tafsiran bahwa aktivitas masyarakat adat untuk kebutuhan subsisten di dalam kawasan hutan tidak dapat dipidana selama bukan untuk tujuan komersial, sekaligus membuka ruang diskusi tentang bagaimana hukum positif mengakomodasi hak sosial masyarakat sambil tetap mempertahankan prinsip perlindungan kawasan hutan. Namun, putusan ini tidak membebaskan kewajiban izin untuk kegiatan komersial besar yang berdampak luas.

Dari nalisis yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan, dalam sejumlah kasus, telah menegaskan bahwa:

Ketentuan izin di kawasan hutan merupakan unsur material dalam menentukan sahnya suatu kegiatan;

Ketiadaan izin dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana;

Peradilan tidak sekadar menilai kegiatan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak hukum dan lingkungan secara substantif.

Oleh karena itu, proyek normalisasi sungai atau saluran di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan tanpa izin yang sah berisiko tidak hanya dibatalkan secara administratif, tetapi juga menghadapi ancaman pidana dan pertanggungjawaban hukum lainnya berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang sudah ada.