JAKARTA — Isu yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerus anggaran pendidikan ditepis keras oleh Istana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, narasi tersebut tidak benar dan menyesatkan publik.

Pernyataan itu disampaikan Teddy menyusul polemik yang berkembang di ruang publik terkait anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun yang dituding berasal dari sektor pendidikan. Menurut Teddy, pemerintah tidak hanya mempertahankan seluruh program pendidikan yang telah berjalan, tetapi justru memperkuatnya secara signifikan.

“Program Makan Bergizi Gratis tidak memangkas anggaran pendidikan dan tidak menghentikan program sebelumnya. Pendidikan dan gizi berjalan beriringan,” tegas Teddy

Ia menegaskan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada satu pun program strategis pendidikan yang dihentikan. Sebaliknya, pemerintah menambah berbagai kebijakan baru sebagai bentuk penguatan kualitas sumber daya manusia.

Secara faktual, Teddy membeberkan sejumlah data. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berjalan tanpa pengurangan. Pemerintah juga menambahkan Program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran 17 triliun untuk merenovasi sekitar , tanpa perantara.

“Peningkatan kualitas SDM tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan gizi. Dua-duanya harus berjalan. Bukan saling mengurangi, tetapi saling menguatkan,” ujar Teddy.

Polemik anggaran ini mencuat setelah PDI Perjuangan menyebut dana MBG berasal dari anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan bahwa berdasarkan dokumen RAPBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp769 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Teddy menegaskan bahwa seluruh penganggaran MBG telah melalui mekanisme konstitusional, dibahas bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR, serta disepakati secara resmi. Ia menekankan tidak ada keputusan sepihak dalam penyusunan RAPBN.

“Data ada, kebijakan jelas, dan semua melalui pembahasan bersama DPR. Tidak ada pengorbanan sektor pendidikan,” katanya.

Di tengah tarik-menarik narasi politik, pemerintah memastikan fokus utamanya tetap pada pembangunan manusia Indonesia secara utuh. Pendidikan diperkuat, gizi diperbaiki, dan kesejahteraan guru ditingkatkan.(*)