PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2026 yang ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada Jumat, 3 April 2026.

"Sudah diteken Plt Gubri kemarin. Dan Pemprov Riau menetapkan Jumat sebagai WFH," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Budi Fakhri, Sabtu (4/4/2026).

SE yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau itu juga memuat ketentuan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mendukung upaya efisiensi energi di tengah tekanan ekonomi global.

"Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Yang patokan sebelumnya 70 dolar per barel, sekarang sudah di atas 100. Jadi kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang," ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan bahwa selama WFH diberlakukan, kendaraan dinas milik Pemprov Riau dilarang digunakan dan wajib disimpan di rumah penanggung jawab kendaraan.

"Saat ini masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat, namun kemungkinan akan diberlakukan hari Jumat. Jadi untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak boleh dipergunakan. Harus di-standby-kan di rumah," katanya.

Untuk penghematan energi, ia juga meminta agar penggunaan listrik di kantor-kantor OPD dikurangi.

"Listrik dan AC itu matikan saja pada Jumat-Minggu. Senin-Kamis, tidak usah menghidupkan AC di pagi hari. Buka saja jendelanya, kalau sudah siang baru hidupkan AC," ujarnya.

Meski demikian, SF Hariyanto menegaskan bahwa WFH tidak boleh mengurangi produktivitas ASN Pemprov Riau.

"Tetap kerja. Jadi nanti hari Jumat itu kerjanya melalui zoom saja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan," katanya.