JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang membawa angin segar bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Dalam kebijakan baru tersebut, potongan pendapatan oleh perusahaan aplikator dipangkas drastis menjadi maksimal 8 persen.

Pernyataan tegas Presiden, “Jangan cuma enak sendiri,” langsung disambut riuh para pekerja yang hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional (MayDay) di Monumen Nasional. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah nyata keberpihakan negara terhadap para driver ojol yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan aplikasi.

Dengan aturan baru ini, para pengemudi kini berhak menerima minimal 92 persen dari pendapatan perjalanan mereka. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding sistem sebelumnya yang memungkinkan potongan mencapai 20 persen.

Tak hanya soal pembagian hasil, pemerintah juga mewajibkan seluruh perusahaan aplikator memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para mitra pengemudi. Perlindungan itu meliputi jaminan kecelakaan kerja, layanan BPJS Kesehatan, hingga asuransi kesehatan tambahan lainnya.

Presiden menegaskan, pekerja transportasi online merupakan bagian penting dari roda ekonomi digital nasional dan harus mendapatkan perlindungan yang layak. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan para pekerja menanggung risiko besar tanpa kepastian kesejahteraan.

Kebijakan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari berbagai serikat pekerja dan komunitas driver online yang hadir dalam peringatan Hari Buruh. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai tonggak baru perlindungan pekerja sektor digital di Indonesia.

Bagi para driver ojol, keputusan ini bukan sekadar soal angka potongan, melainkan harapan baru untuk penghasilan yang lebih manusiawi di tengah tingginya biaya hidup dan kerasnya persaingan di jalanan.