PEKANBARU - Puluhan perwakilan dari sekitar 3.000 tenaga honorer K2 se Provinsi Riau, Selasa siang (25/09) mendatangi Gedung DPRD Riau meminta 'wakil rakyat' untuk memperjuangkan nasibnya diangkat jadi PNS tanpa syarat pada pemerintah pusat.

Para 'umar bakri' ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi I, Taufik Arrakhman di ruang Komisi I DPRD Riau.

Sekretaris Forum Guru Honorer Riau, Said Syamsul Bahri setelah pertemuan mengatakan, ada beberapa tuntutan atau aspirasi ysng disampaikan.

Mereka meminta tunda penerimaan CPNS Umum sampai selesai pengangkatan seluruh Honorer K2 Indonesia.  Angkat  seluruh hoboret K2 jadi PNS tanpa batasan usia dan tanpa tes.

Kemudian minta disahkan revisi UU ASNvTahun 2014 sebagai landasan hukum pengangkatan honorer seluruh Indonesia.  Menolak PPPK pegawai pemerintah denga  perjsnjisn kontrak kerja.  Menyurati Presiden, Menpan RB, BKN dan DPR RI untuk dapat menyelesaikan permasalahan honorer K2 seluruh Indonesia. 

Menyurati bupati dan wali kota se Riau untuk dapat mengangkat dan mensejahterakan honorer.  Jadi, kata dia, PNS bagi honorer K2 adalah harga mati.

"Kami telah mengajar belasan tahun bahkan ada yang sudah puluhan tahun.  Tapi belum juga diangkat jadi PNS," katanya.

Menyikapi apa yang jadi aduan, Taufik Arrakhman berjanji akan meneruskan ke Menpan RB untuk dilakukan apa tindak lanjut yang akan diperbuat.

Kata dia, tentu apa yang diaspirasikan akan jadi bahan pengkajiin dari Menpan RB nantinya.

"Apa yang jadi aspirasi menjadi keprihatinan kita dimana dengan sangat keterbatasan lowongan kerja mereka dihadapkan pada situasi yang sulit.

Padahal mereka sudah lama mengabdi terhadap bangsa ini.  Mudah-mudahan apa yang jadi tuntutan dan keinginan akan didengar pusat," katanya.(mcr)

Sumber : media center riau /