PEKANBARU - Peran serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Riau kerap menjadi perhatian, karena dinilai belum maksimal dalam memperjuangkan Riau. Hal itu mulai dijawab dengan beberapa langkah memperjuangkan persoalan-persoalan Riau di tingkat pusat. 

Misalnya persoalan abrasi yang masih sering terjadi, khususnya di daerah pesisir Riau. Anggota DPD RI Perwakilan Riau, Abdul Gafar Usman menilai pihaknya telah memperjuangkan hal tersebut di level pusat. 

"Persoalan ini memang kita soroti. Kemarin, sewaktu saya turun, kita undang lima kepala daerah. Ketemu dengan kementerian, dirjen terkait. Setelah itu, secara teknis juga sudah kita bahas dengan Kepala Balai Perairan dan sudah ada titik terang," paparnya, Kamis (8/11/2018) saat melakukan pertemuan dengan Sekdaprov Riau di Kantor Gubernur Riau. 

Kelima yang dimaksud tersebut ntara lain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Beberapa solusi tentunya sangat diperlukan. Salah satunya dengan dibangun pemecah gelombang. Sehingga, daratan tidak terkikis. 

"Solusi ini sudah dibicarakan olehnya bersama pemerintah setempat. Informasinya tahun kemarin dan tahun ini hampir tak mendapatkan anggaran dari pusat untuk penanggulangan abrasi inil. Makanya kita dorong itu. Alhamdulillah sudah dinggaran untuk pembangunan pemecah gelombang sebesar Rp16 miliar di tahun 2019 mendatang," sambungnya. 

Selain itu pihaknya juga terus melakukan pemantauan terkait progres dan kendala daerah. Salah satu langkah konkrit dilakukan dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait harga pertalite Riau tertinggi se Indonesia beberapa waktu lalu.(mcr)