PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yakin tak akan ada tunda bayar kegiatan di tahun 2018 ini. Pemprov Riau berusaha dengan maksimal untuk mencarikan uang demi membayar kegiatan di 2018 ini.

Sebelumnya, Pemprov Riau memprediksi sejumlah kegiatan mengalami tunda bayar. Nilainya mencapai Rp500 miliar. Tapi setelah dilakukan rasionalisasi dan penghematan anggaran, angka tersebut bisa diperkecil.

"Tahun ini kita berusaha maksimal, kegiatan yang sebelumnya mengalami tunda bayar, mudah-mudahan bisa diperkecil. Kalau perlu tidak ada tunda bayar," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Jumat (21/12/18) di kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, tidak ada tunda bayar kegiatan tahun ini sangat memungkinkan. Sebab, masih ada potensi penghematan anggaran untuk menutupi tunda bayar. Pemprov Riau masih menghitung berapa kekurangan uang untuk membayar kegiatan yang tersisa di 2018 ini.

"Kita tengah menghitung. Pekan depan sudah ada keputusan (apakah ada tunda bayar atau tidak)," ujar mantan Sekretaris Bappeda Riau ini.

Kepastian itu didapat berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan beberapa kali oleh dirinya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Di mana, untuk pembayaran diusahakan bisa dilunasi semua.

Tapi kata dia, tidak semua kegiatan 2018 yang mesti dibayar. Jika kegiatan tersebut belum rampung hingga akhir Desember, maka pembayaran harus ditunda. "Kecuali pekerjaan yang belum selesai. Misalnya kegiatan yang membutuhkan penambahan waktu 50 hari itu tidak bisa dibayar. Karena kita membayar sesuai progres," jelasnya.

Kegiatan yang tidak tuntas sampai akhir tahun 2018 ini, salah satunya pembangunan Jembatan Siak IV Pekanbaru. Di mana, kontraktor telah mengaku proyek tersebut tidak bisa tuntas akhir tahun. Kontraktor juga telah bersedia membayar denda keterlambatan pekerjaan.

Sebelumnya, Pemprov Riau akan melakuka tunda bayar kegiatan sebesar miliar di 2019. Tunda bayar tersebut dampak dari defisit anggaran yang dialami pemerintah setempat mencapai Rp1,9 triliun.

Meski begitu Pemprov Riau mengklaim telah berhasil menekan potensi tunda bayar dari Rp1,9 triliun menjadi Rp500 miliar. "Yang jelas, kita dari aspek penghematan dan upaya untuk menekan potensi tunda bayar ke pihak ketiga sudah berhasil," kata Kepala BPKAD Riau, Syahrial Abdi. 

Upaya cukup signifikan itu, sebut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, hasil dari penghematan yang dilakukan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.

"Upaya kita cukup signifikan melakukan penghematan. Sehingga potensi tunda bayar kita sekarang relatif kecil. Artinya kita berhasil menekan potensi tunda bayar sebesar Rp1,4 triliun," ujarnya. (MC Riau)