PEKANBARU - Langkah pengawasan dan pengelolan pengaduan pelayanan publik di Riau terus ditingkatkan. Langkah kreatifitas tersebut ternyata mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Hal itu terlihat dengan dijadikannya Ombudsman Riau sebagai pilot project pengelolaan pengaduan tahun 2019 di Indonesia dari Ombudsman RI. Dalam implementasinya, pihak Ombudsman Riau akan berkoordinasi dan melakukan pendampingan untuk kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Hal itu diutarakan Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitri di Pekanbaru, Sabtu (20/4/2019). Dalam implementasinya, pihaknya juga akan memantau unit pengaduan yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya.

"Ini merupakan apresiasi positif dan perlu kita optimalkan. Untuk itu Ombudsman Riau akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah di Riau. Dimulai dengan workshop pengelolaan pengaduan pada April ini," paparnya.

Begitu juga dengan pelayanan publik. Nantinya pihaknya akan mencoba membahas Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 74 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Publik di instansi pemerintahan.

"Makanya akan kami koordinasikan. kami harapkan ini bisa dihadiri seluruh kepada OPD di lingkungan Pemprov Riau. Hal ini berkorelasi positif dengan penerapan pengelola pengaduan yang disebut (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (e-lapor) yang sudah diterapkan di Riau," pungkasnya. (MC Riau)