MERANTI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Ardiansyah SH MSi berharap pemerintah pusat melanjutkan pembangunan tanggul penahan gelombang (Breakwater) untuk menyelamatkan pantai di Kecamatan Rangsang Barat dari abrasi yang masih terjadi.

Ia mengatakan wilayah Kepulauan Meranti sudah sangat parah dilanda abrasi, untuk itu sangat perlu dilakukan tindakan serius.

Bersama dengan tiga kepala desa yang terkena dampak abrasi yakni Desa Bantar, Anak Setatah dan Desa Permai, mereka mendatangi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III, divisi dibawah Kementerian PUPR ini merupakan yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan abrasi.

"Abrasi menjadi persoalan serius di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Untuk menanganinya, melalui APBD dirasakan sangat sulit, karena biayanya sangat tinggi. Untuk 500 meter batu pemecah ombak saja menghabiskan anggaran Rp20 miliar. Dikarenakan biaya pembangunannya sangat besar, kita meminta kepada pemerintah pusat melalui BWS Riau agar Kepulauan Meranti diperhatikan dengan serius," kata Ardiansyah.

Dikatakan pria yang akrab disapa Jack saat ini wilayah pesisir di Provinsi Riau yang menjadi fokus penanggulangan abrasi adalah Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Namun pihaknya tetap berharap kabupaten termuda di Riau itu mendapatkan porsi lebih karena abrasi yang menggempur gugusan pulau di Kepulauan Meranti sudah dirasakan sangat memprihatinkan.

"Untuk Riau yang jadi fokus Meranti dan Bengkalis, untuk itu kita berharap perhatian yang lebih ke kabupaten kita. Dalam tiga tahun ini kita dapat terus yang sebelumnya telah kita perjuangkan. Kita berharap dapat lagi untuk tiga desa yang kita ajukan ini, karena desainnya belum ada, jadi harus dibuatkan terlebih dahulu, kita targetkan inshaallah 2023 sudah bisa dikerjakan. Karena tim survei BWS juga sudah turun ke lapangan," ungkapnya.

Politisi PAN itu merasa sangat bersyukur sekali dengan adanya proyek pemerintah yang 'menyelamatkan' pulau di Kepulauan Meranti dari ganasnya hempasan ombak Selat Melaka. Dikatakan, daerah termuda di Provinsi Riau itu kondisinya sudah sangat parah dilanda abrasi, untuk itu sangat perlu dilakukan tindakan serius.

Di satu sisi, dengan dilakukannya koordinasi yang intensif bersama pemerintah pusat pembangunan proyek pengaman pantai yang akan segera dikerjakan merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan dalam upaya penanggulangan abrasi

Dikatakan Jack, dengan dilakukan koordinasi yang cukup menguras waktu dan tenaga, akhirnya Kepulauan Meranti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dikatakannya lagi, sebelumnya DPRD terus mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan terluar yang ada di Kepulauan Meranti, karena hal itu berkaitan dengan kedaulatan NKRI.

"Koordinasi kita ke pemerintah pusat melalui BWS sangat baik dan tanggapannya juga bagus. Mereka juga ingin wilayah pesisir dibangun, jangan sampai berkurangnya wilayah daratan di wilayah perbatasan," ungkapnya.

Ditambahkan Jack, pihaknya juga sebelumnya telah mengajukan untuk pembangunan pengamanan pantai untuk dua titik yang saat ini sedang dikerjakan. Yakni di Desa Centai, Kecamatan Pulau Merbau dan Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir. Tidak tanggung-tanggung nilai proyeknya mencapai Rp30 miliar.

"Saat ini sudah dikerjakan, dan hampir rampung dan ini kita juga sudah sangat bersyukur sekali," pungkasnya. *