MERANTI - Dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti akan terjadi perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk masa jabatan 2019 hingga 2024. Saat ini anggota DPRD sedang melakukan pembahasan perubahan AKD tersebut.

"Tahapan perubahan AKD sudah berlangsung. Ini dilakukan seperti amanat yang tertuang dalam tata tertib dewan. Dengan begitu usulan rotasi atau perubahan perlu dilaksanakan," ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hambali, Rabu (9/3/2022).

Diungkapkannya, terhadap susunan AKD itu nantinya berdasarkan pertimbangan, dan usulan dari fraksi-fraksi. Perubahan tersebut meliputi komisi I, II, III, badan musyawarah (Bamus), badan legislasi daerah (Balegda), badan anggaran (Banggar), badan pembuat peraturan daerah (Bapemperda) dan badan kehormatan.

"Perubahan AKD sesuai mekanisme dan peraturan. Bahkan wajib setiap dua tahun enam bulan," ujarnya di Setwan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang.

Ia tidak menyangkal usulan perubahan penempatan anggota dewan akan bergeser. Sedangkan beberapa anggota DPRD tetap pada posisi semula.

"Dominan anggota DPRD di AKD bergeser karena hanya sedikit yang memilih tetap. Tapi pastinya belum duduk karena masih dalam tahapan pembahasan," ungkapnya.

Adapun tahapan lanjutan terhadap peruban AKD telah memasuki rapat pembahasan usulan dari masing-masing fraksi.

"Tahapan rapat fraksi. Dari hasil rapat itu nantinya akan diusulkan oleh masing-masing ketua fraksi kepada pimpinan dewan. Setelah itu baru penyusunan agenda paripurna," ungkapnya.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Ardiansyah mengaku jika target paripurna rampung akhir Maret ini. Tentunya hasil yang akan tertuang dalam peraturan tersebut tidak terlepas dari keputusan bersama atau musyawarah mufakat.

"Sampai saat ini tak ada kendala. Karena mengedepankan keputusan bersama. Taget kami akan rampung hingga akhir bulan ini. Ya mudah-mudahan dapat berjalan lancar," ujar Ardiansyah. 

Sumber : riaupos.co /