MERANTI – Fokus pada pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Nusantara, kabupaten Kepulauan Meranti termasuk wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura, selain itu Kepulauan Meranti juga termásuk wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Menanggapi potensi strategis kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan, SE, M I Kom menyuarakan potret Kepulauan Meranti yang berada di wilayah perbatasan dengan kondisi tertinggal dan termiskin di Riau saat berkoordinasi ke Kementerian PUPR.

“Fokus Indonesia bukan hanya di Jawa saja, jadi alokasi APBN itu harus sesuai dan berimbang. Membangun Indonesia dari pinggir merupakan Nawacita Jokowi, Saya sebagai pendobrak berupaya menjemput anggaran APBN khusus bagi wilayah perbatasan. Kita juga sudah menyatukan ide dengan seluruh kabupaten di wilayah perbatasan,” kata Fauzi, Rabu (17/01/2024).

Fauzi menambahkan, pada saat di Kementerian PUPR saya juga menyampaikan terkait abrasi. Kita berhadapan langsung dengan Selat malaka, ada potensi ribuan dollar yang melintasi jalur pelayaran Internasional di Selat malaka, kita ketahui yang menikmati hasilnya adalah Malaysia dan Singapura sedangkan Kepulauan Meranti semakin terkikis akibat dampak abrasi.

Untuk menjemput anggaran di wilayah perbatasan, ketua DPRD Meranti sudah menyiapkan rencana deklarasi dari sabang sampai marauke menyatukan kabupaten yang memiliki kondisi wilayah yang sama.

Menurut Fauzi hasan, untuk memulai wacana besar tersebut, tentunya ada 58 dearah perbatasan yang harus kita kumpulkan untuk menyatukan ide, konsep dan tujuan wilayah perbatasan kemudian baru kita menggedor di tingkat pusat. Sebagai pelopor tentu kita akan mendapat lebih dari pada wilayah lainnya, wacana ini sudah disampaikan kepada Badan Nasional Perbatasan.

“Ya, kita sudah sampaikan di forum Nasional kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Responnya  sangat welcome dan senang dengan usulan kita. BNPP juga sampai menanyakan kapan akan dimulai rencana tersebut,” sebut Fauzi.

Jadi sekarang kita fokus menjemput anggaran khusus wilayah perbatasan bukan fokus pada investor dulu karena pembangunan harus dipersiapkan, dengan APBD yang kecil kita usahakan menjemput anggaran yang lebih besar untuk pembangunan dan pemerataan sehingga infrastruktur menjadi pertimbangan bagi investor agar bisa berinvestasi di Kepulauan Meranti.

“Kita akan melakukan Deklarasi melalui forum Asosiasi Dewan Seluruh Kabupaten di wilayah perbatasan, tentunya kita harus mengambil peran sebagai Ketua forum di wilayah perbatasan, Ini menjadi optimisme saya untuk memperjuangkan gagasan ini. Wacana ini juga sudah ditunggu oleh Sekretariat Negara dengan persiapan inisiasi dari kita untuk menyampaikan gagasan kepada pusat,” ujarnya.