PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau tengah berfikir keras mencarikan solusi untuk rencana rasionalisasi anggaran yang sedang menjadi sorotan. Hal ini juga ternyata berimbas pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang perlu dilakukan pembahasan secara intensif. 
    
Langkah ini dinilai penting agar tidak ada program-program prioritas yang terkendala karena rasionalisasi. Begitu juga dengan program pelayanan masyarakat yang selama ini juga menjadi perhatian untuk dioptimalkan. 
    
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, setakat ini, hal itu sudah dikoordinasikan. Bahkan, pihaknya sudah membahas masalah ini bersama badan anggaran pemerintah daerah. 
    
"Prosesnya terus berjalan, untuk RKPD perubahan ini tengah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau. Jika tidak ada kendala, mudah-mudahan minggu kedua Juli sudah selesai RKPD perubahan ini," terangnya, kemarin di Pekanbaru. 
   
Langkah pembahasan RKPD ini memang menjadi perhatian, karena proses rasionalisasi yang akan dilakukan. Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak kuat menangung beban anggaran Riau untuk tahun ini. 
   
Selain itu Pemerintah Provinsi Riau juga tidak bisa terlalu bergantung pada silpa. Sebab, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Beberapa tahun lalu, Pemprov Riau masih punya sisa anggaran cukup besar. Tapi tahun 2017 hanya Rp58 miliar. Diharapkan langkah pembahasan RKPD tidak menghambat realisasi program-program prioritas daerah.(mcr)