JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengirimkan pesan tegas kepada pelaku kejahatan sumber daya alam dan korupsi. Sebanyak Rp6,6 triliun uang negara berhasil diselamatkan dan ditampilkan di Gedung Kejaksaan Agung sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk masuk ke kas negara.

Dana tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni Rp2,4 triliun denda administratif sektor kehutanan yang ditangani Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta Rp4,2 triliun hasil pemulihan kerugian negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Langkah penampilan uang negara secara terbuka dinilai bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk peringatan keras bahwa negara tidak lagi mentolerir perusakan hutan dan praktik korupsi yang merampas hak rakyat. Kejaksaan Agung menegaskan setiap rupiah yang dirampas dari negara akan dikejar, disita, dan dikembalikan.

Penyerahan dana kepada Menteri Keuangan menandai berakhirnya proses hukum sekaligus memastikan hasil penegakan hukum benar-benar kembali kepada negara. Pemerintah menegaskan uang tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan lagi dinikmati oleh segelintir pelaku kejahatan.

Kejaksaan Agung juga menekankan penindakan tidak akan berhenti pada penyelamatan keuangan negara semata, melainkan berlanjut pada penegakan hukum yang memberi efek jera, termasuk penindakan terhadap korporasi dan pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum.