JAKARTA — Isu mengenai besaran anggaran Program Makan Bergizi (MBG) yang disebut-sebut mencapai Rp335 triliun hingga Rp400 triliun kembali beredar masif di media sosial. Menanggapi hal tersebut, melalui unggahan di akun Facebook miliknya, Naniek Sudaryati Deyang selaku Wakil Kepala BGN (Badan Gizi Nasional memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan informasi yang dinilai menyesatkan publik.

Naniek menjelaskan bahwa berdasarkan pemaparan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, pagu anggaran BGN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun sebagaimana ramai disebutkan di media sosial.

Ia juga menegaskan bahwa sumber anggaran tersebut berasal dari hasil efisiensi anggaran seluruh kementerian dan lembaga, sebagaimana disampaikan oleh Purbaya, sehingga narasi yang menyebut anggaran MBG diambil dari sektor pendidikan adalah tidak benar. 

“Kalau ada tulisan yang mengatakan anggaran MBG mengambil anggaran pendidikan, itu jelas fitnah dan sengaja membenturkan dunia pendidikan dengan program MBG,” tegas Naniek.

Sebagai perbandingan, Naniek memaparkan bahwa anggaran pendidikan nasional tahun 2026 justru mencapai Rp757,8 triliun. Dengan angka tersebut, klaim yang menyebut anggaran pendidikan lebih kecil dibandingkan anggaran MBG dinilai sebagai hoaks.

Naniek juga mempertanyakan mengapa program MBG kerap menjadi sasaran penolakan dan narasi negatif. Menurutnya, meski sebagai pejabat publik tidak etis untuk berprasangka, namun terdapat karakteristik khusus dalam tata kelola keuangan MBG yang membedakannya dari program lain.

Ia menjelaskan bahwa MBG merupakan satu-satunya program yang penyaluran dananya langsung dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema rekening virtual account atas nama Kepala SPPG bersama mitra (rekening bersama).

“Begitu dana masuk ke dapur SPPG, langsung dibelanjakan untuk kebutuhan program. Dana MBG tidak mampir ke kantor BGN,” jelasnya.

Dengan klarifikasi tersebut, Naniek berharap masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memecah belah sektor strategis nasional. (*)