SIAK -- Tepat setahun sejak dilantik pada 4 Juni 2025, Bupati Siak Afni dan Wakil Bupati Syamsurizal menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pemerintahan yang mereka pimpin harus berjalan di tengah beban utang ratusan miliar rupiah dan tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Meski demikian, sejumlah program prioritas tetap dijalankan. Di saat yang sama, pemerintah daerah mulai membenahi sumber-sumber pendapatan dan mencicil kewajiban keuangan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menurunkan harga eceran tertinggi LPG 3 kilogram dari Rp23 ribu menjadi Rp21 ribu per tabung. Pemerintah juga menerapkan efisiensi perjalanan dinas, merampingkan birokrasi, dan menata ulang struktur organisasi agar lebih efektif.

Perhatian besar diarahkan pada badan usaha milik daerah (BUMD) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Seluruh jajaran komisaris diganti sebagai bagian dari upaya pembenahan.

Hasilnya mulai terlihat. PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang sebelumnya mengalami kerugian berhasil mencatat keuntungan sekitar Rp100 miliar. Sementara itu, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang sempat stagnan mulai bergerak dengan masuknya investasi industri galangan kapal bernilai ratusan miliar rupiah.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak juga fokus menyelesaikan kewajiban keuangan daerah. Dari total utang warisan sebesar Rp326,9 miliar, pemerintah telah membayar Rp231,7 miliar. Masih tersisa sekitar Rp95,2 miliar untuk kegiatan tahun anggaran 2024, ditambah beban utang sekitar Rp250 miliar pada tahun 2025 yang masih dalam proses penyelesaian.

Menurut Sekretaris Daerah Siak Mahadar, penyelesaian utang tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Selain memastikan BUMD wajib rebound, fokus dan komitmen Pemkab Siak sesuai arahan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati tetap bayar utang, karena ada nasib pihak ketiga yang perlu diprioritaskan. Pemkab Siak optimis bisa membayarkan utang ini dengan menerapkan disiplin fiskal dalam bentuk efesiensi dan peningkatan PAD," kata Mahadar.

Untuk menjaga ruang fiskal, pemerintah melakukan rasionalisasi belanja yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Pembatasan perjalanan dinas, penyesuaian belanja pegawai, hingga upaya meningkatkan PAD melalui inovasi perangkat daerah dan kecamatan menjadi bagian dari strategi yang ditempuh. Pemkab juga memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara lebih terarah.

Di sektor pelayanan publik, sejumlah program yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah tetap berjalan. Pemerintah menuntaskan sejumlah konflik agraria melalui penyerahan sertifikat hak milik dan skema kolaborasi multipihak.

Program seragam sekolah gratis juga direalisasikan bagi lebih dari 13 ribu siswa SD dan SMP, masing-masing menerima dua pasang seragam. Selain itu, lebih dari 1.300 siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan seragam melalui Baznas Siak, dengan melibatkan pelaku UMKM penjahit lokal dalam proses pengadaannya.

Pemerintah daerah juga mempertahankan berbagai program bantuan sosial. Mulai dari beasiswa bagi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan non-PKH, bantuan untuk guru MDA dan MDTW, hingga bantuan bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak yatim.

Kedekatan pemerintah dengan masyarakat turut dibangun melalui program Rumah Rakyat yang rutin digelar sebagai ruang penyampaian aspirasi warga.

Pada sektor infrastruktur, pembangunan tetap berlangsung meski kemampuan fiskal terbatas. Pemerintah meningkatkan jalan beraspal sepanjang 4,3 kilometer yang menjangkau sejumlah kawasan kampung. Di antaranya Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau sepanjang 1,647 kilometer, Jalan Siak–Tumang sepanjang 1,712 kilometer, serta Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam sepanjang 1 kilometer dengan konstruksi aspal dan 2,218 kilometer berupa base.

Di luar APBD, Pemkab Siak juga berhasil memperoleh dukungan pendanaan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dari APBN. Melalui program itu, rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer berhasil dilaksanakan dengan konstruksi rigid beton senilai lebih dari Rp15 miliar.

Selain itu, pemeliharaan rutin jalan dilakukan sepanjang 152,3 kilometer, pembangunan semenisasi jalan mencapai 6.946 meter, dan pembangunan drainase sepanjang 2.696 meter.

Pemerintah juga melaksanakan normalisasi dan restorasi sungai sepanjang 77 kilometer, pengembangan jaringan distribusi serta sambungan rumah SPAM melalui APBD, dan pembangunan 498 sambungan rumah SPAM yang didukung APBN 2026. Sebanyak 20 unit rumah layak huni turut dibangun.

Di bidang kesehatan, layanan kesehatan gratis tetap dipertahankan. Pemerintah juga meningkatkan sarana dan prasarana di 17 puskesmas, membangun enam puskesmas pembantu (Pustu), serta melakukan pengembangan pada dua rumah sakit daerah.

Sementara itu, sektor pertanian memperoleh dukungan alat dan mesin pertanian dari APBN, meliputi 20 unit traktor roda empat, dua unit combine harvester, 69 unit pompa air, dan 20 unit hand sprayer. Pemerintah juga telah mendapatkan persetujuan bantuan pembangunan jaringan irigasi pertanian senilai lebih dari Rp70 miliar.

Di sektor transportasi, Siak menerima bantuan empat unit bus DAMRI dari APBN. Bantuan tersebut memungkinkan pembukaan rute baru Tanjung Pal–Mengkapan dan memperluas layanan transportasi publik hingga menjangkau sebagian besar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemkab Siak juga menyediakan kendaraan khusus Angkutan Sekolah Istimewa untuk Anak Disabilitas Siak (ASIK).

"Ibu Bupati dan Bapak Wakil meminta seluruh jajaran Pemkab Siak tetap bekerja sungguh-sungguh melayani rakyat Siak," ujar Mahadar.