MERANTI – Rencana penyesuaian tarif tiket kapal penumpang di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian Komisi II DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam rapat pembahasan yang digelar Senin (9/11/2026), DPRD menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sebelum kebijakan kenaikan tarif diberlakukan.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, mulai pukul 10.30 WIB. Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan.

Hadir dalam rapat tersebut anggota Komisi II, Al Amin dan Drs. Jani Pasaribu, jajaran Dinas Perhubungan, KSOP, unsur asisten dan staf ahli, serta perwakilan perusahaan pelayaran.

Dalam pemaparannya, Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa usulan kenaikan tarif dari operator kapal telah melalui survei dan pengumpulan data. Sejumlah komponen operasional mengalami kenaikan, di antaranya BBM, suku cadang kapal, upah minimum kabupaten, biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.

Meski memahami kenaikan biaya operasional yang dihadapi perusahaan pelayaran, Komisi II DPRD mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif tidak mengabaikan kemampuan masyarakat. Pasalnya, transportasi laut merupakan kebutuhan utama warga Meranti yang mengandalkan jalur tersebut untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Wakil Bupati Muzamil Baharudin secara khusus meminta agar tarif kapal untuk rute dalam kabupaten tidak mengalami kenaikan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rute Selatpanjang-Tanjung Samak karena banyak digunakan masyarakat untuk bekerja.

“Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang-Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen,” ujar Muzamil.

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, bersama anggota Komisi II, Al Amin, juga meminta perusahaan pelayaran menyampaikan rincian biaya operasional yang menjadi dasar pengajuan kenaikan tarif.

Menurut DPRD, keterbukaan data diperlukan agar usulan kenaikan tarif dapat dikaji secara objektif. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya mengakomodasi kepentingan perusahaan pelayaran, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa.

“Penyesuaian tarif ini harus benar-benar dikaji. Perusahaan perlu menyampaikan rincian biaya operasional dan kendala yang dihadapi di lapangan secara transparan. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat,” tegas Syaifi.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD, Drs. Jani Pasaribu, mengingatkan agar pembahasan tidak hanya berfokus pada kepentingan perusahaan pelayaran. Menurut dia, dampak penyesuaian tarif juga perlu diperhitungkan terhadap pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang yang turut melayani mobilitas masyarakat.

Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif kapal. Namun, pembahasan tersebut menghasilkan dua rekomendasi utama. Yakni, tarif lama untuk rute Selatpanjang-Tanjung Samak diharapkan tetap dipertahankan, sedangkan penyesuaian tarif untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten diusulkan maksimal 10 persen.

Komisi II DPRD berharap seluruh pihak mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan kebijakan tersebut. Keterjangkauan tarif dinilai penting untuk menjaga mobilitas warga antarpulau, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan pelayaran.