PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau masih mencarikan solusi untuk tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH). Ini menjadi perhatian, karena kondisi tersebut berimbas pada rasionalisasi kegiatan yang menjadi pilihan untuk dilakukan. 

Langkah koordinasi dengan stakeholder terkait di tingkat pusat. Hanya saja indikasi alokasi anggaran Pemerintah Pusat selaku pemilik wewenang untuk menyalurkan uang masih terbatas untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menilai, hal itu terus menjadi perhatian untuk dicarikan solusi terbaik. "Proses koordinasi terus kita lakukan. Selain pak gubernur, saya bersama sekda kota dan kabupaten 1 kali. Pada intinya pemerintah pusat kekurangan dana, tapi kita tetap terus berupaya," urainya, Jumat (7/9/2018).

Ia berharap tunda salur DBH dapat direalisasikan pemerintah pusat tahun mendatang. Karena saat ini banyak proyek pembangunan yang mesti dibayarkan Pemprov. Ia mengakui bahwa Riau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Sementara selama ini keterkaitan daerah akan alokasi dana bagi hasil tersebut sangat tinggi. Sehingga tunda salur yang terjadi saat ini secara tidak langsung berimbas pada porsi keuangan daerah. Untuk itu Ia mengharapkan ada solusi pusat agar tunda salur tersebut dapat segera direalisasikan ke daerah.

Untuk diketahui, proses penyaluran DBH dibagi beberapa tahap. Mulai dari triwulan I, triwulan II, triwulan ke III dan triwulan ke IV. Sementara alokasi tersebut diperlukan untuk memenuhi keperluan anggaran sesuai dengan porsi APBD.(mcr)