DUMAI - Jelang lelang proyek yang bersumberkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 beredar isu dari sejumlah rekanan atau kontraktor kota Dumai.

Isu santer yang saat ini terdengar menyebutkan, ketua kelompok kerja (Pokja) pelelangan sejumlah proyek tersebut akan diisi oleh salah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan kerabat dekat Walikota Dumai, Zukifli AS.

"Yang kami dengar akan ada satu pokja lelang proyek tahun anggaran 2019," ujar salah seorang kontraktor yang nama nya enggan untuk dipublikasikan kepada media ini Rabu (23/01/19).

Padahal, ASN kerabat dekat penguasa tersebut saat ini tengah menjadi terperiksa oleh aparat penegak hukum setempat terkait sejumlah proyek lelang tahun 2018.

"Calon Ketua Pokja yang digadang gadangkan saat ini tengah diperiksa oleh Polresta Dumai, tentu saja kita mempertanyakan kebijakan ini jika isu yang beredar benar," tegasnya.

Eko Andria, salah seorang pengamat pembangunan kota Dumai, mengaku heran atas kebijakan Pemerintah menetapkan satu pokja untuk pelelangan sejumlah proyek tahun anggaran 2019.

Disebutkannya kebijakan tersebut tidak masuk akal dan menurut sepengetahuannya jumlah ASN yang memiliki setifikasi sebagai panitia pengadaan barang dan jasa tidak hanya kerabat walikota yang diisukan.

"Kita perlu heran saja jika kebijakan ini benar, padahal sepengetahuan saya ada ratusan ASN yang memilijki sertifikasi, ada apa dibalik ini semua," ujarnya nada bertanya.

Dikatakan juga harusnya Walikota Dumai, Zulkifli As belajar dari pengalaman yang sudah sudah, apa lagi ada pendapat yang mengatakan jika dirinya suka melantik pejabat yang tengah terperiksa persoalan hukum terkait jabatan.

"Kita masih ingat saat pak Nasir (Sekda Dumai) akan dilantik timbul persoalan demgam KPK, kenapa sekarang harus memaksakan kerabat yang tengah diperiksa," pungkasnya.

 Editor : Afran Arsan